Suara.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bisa saja ibu kota negara di Jakarta berpindah ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Namun begitu, alasan kepindahan harus berdasar prinsip pemerataan pembangunan.
Zulkifli mengaku setuju di mana saja berpindah ibu kota negara, asal direncanakan dengan baik. Dia mengambil contoh, jika Indonesia bisa berkaca pada Brazil yang bisa memindah ibu kota sebanyak lima kali.
"Saya pernah baca itu Brazil ibu kotanya pindah lima kali, berapa kali pindahnya ibu kota ya enggak apa-apa asal prinsip pemerataan dan direncanakan," katanya seusai menghadiri acara di Universitas Negeri Semarang, Senin (19/8/2019).
Zulhas juga tak mempersoalkan ide dari Presiden Jokowi yang ingin memindah ibu kota ke Pulau Kalimantan. Apalagi saat Presiden Jokowi menyinggung isu perpindahan ibu kota pada Pidato Kenegaraan 2019, di DPR MPR RI, Senayan, pada Jumat (16/8/2019).
"Namanya pemerataan bisa saja besok di Kalimantan, terus pindah ke Jawa Timur, atau ke Sumatra," katanya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai, saran berpindah ke Jonggol jika dilihat efisiensi dan infrastruktur, sangat memungkinkan.
"Tujuannya pemerataan bisa di luar Jawa dulu, bisa ke Kalimantan lalu Sumatera. Kalau efisiensi dan infrastruktur pindah ke Jonggol juga bisa jadi pilihan. Tapi itu semua keputusan terserah ada di pemerintah ya," katanya.
Kontributor : Adam Iyasa
Baca Juga: Zulhas: SBY dan BJ Habibie Absen di Sidang Tahunan MPR
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang