Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan sebagai langkah baik. Namun, menurut PKS pemindahan itu mesti dikaji dengan perhitungan yang lebih serius.
Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI Tahun 2019.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tersebut menilai kurang tepat apabila ditujukan untuk pemeretaan jika dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini.
"Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Jumat (16/8/2019).
Alasan Mardani menilai kurang tepatnya apabila ibu kota dipindahkan dengan faktor pemerataan lantaran menurutnya lebih baik untuk membangun pusat-pusat ekonomi, industri di daerah-daerah.
Apalagi Mardani melihat saat ini kondisi negara masih dililit dengan masalah hutang, pengangguran, kemiskinan dan masalah lainnya.
"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ucapnya.
Dengan demikian Mardani melihat bahwa pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas. Sehingga pemindahan ibu kota itu memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.
"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lain-lain," tuturnya.
Baca Juga: Mardani PKS: Kami Tak Bahagia Kalau Sendirian Jadi Oposisi
Bahkan Mardani juga melihat kalau pemerintah tidak siap dengan ide pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan dan malah cenderung menganggap sebagai hal sepele. Karena itu Mardani mengatakan bahwa Jokowi dan jajaran kabinetnya mesti membuka ke masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan ibu kota yang baru. Karena menurutnya pemerintah belum bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya.
"Jadi Ide pemindahan Ibukota baik, meskipun bukan ide baru, Pak Soeharto sudah bicara sejak lama, sekali lagi perlu hati-hari dengan kondisi negeri saat ini, harus cermat dan terkalkulasi baik," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?