Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan sebagai langkah baik. Namun, menurut PKS pemindahan itu mesti dikaji dengan perhitungan yang lebih serius.
Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI Tahun 2019.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tersebut menilai kurang tepat apabila ditujukan untuk pemeretaan jika dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini.
"Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Jumat (16/8/2019).
Alasan Mardani menilai kurang tepatnya apabila ibu kota dipindahkan dengan faktor pemerataan lantaran menurutnya lebih baik untuk membangun pusat-pusat ekonomi, industri di daerah-daerah.
Apalagi Mardani melihat saat ini kondisi negara masih dililit dengan masalah hutang, pengangguran, kemiskinan dan masalah lainnya.
"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ucapnya.
Dengan demikian Mardani melihat bahwa pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas. Sehingga pemindahan ibu kota itu memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.
"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lain-lain," tuturnya.
Baca Juga: Mardani PKS: Kami Tak Bahagia Kalau Sendirian Jadi Oposisi
Bahkan Mardani juga melihat kalau pemerintah tidak siap dengan ide pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan dan malah cenderung menganggap sebagai hal sepele. Karena itu Mardani mengatakan bahwa Jokowi dan jajaran kabinetnya mesti membuka ke masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan ibu kota yang baru. Karena menurutnya pemerintah belum bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya.
"Jadi Ide pemindahan Ibukota baik, meskipun bukan ide baru, Pak Soeharto sudah bicara sejak lama, sekali lagi perlu hati-hari dengan kondisi negeri saat ini, harus cermat dan terkalkulasi baik," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN