Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan meski terdapat gelombang protes massal atas tindakan persekusi dan cacian rasis terhadap mahasiswa Papua.
Tjahjo menuturkan, dirinya sempat menekankan kepada pejabat tinggi Papua dan Papua Barat untuk tak menghentikan satu pun pelayanan publik saat terjadi gelombang demonstrasi.
"Salah satu radiogram yang kami kirim pada hari Senin (19/8) bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan. Kecuali DPRD yang terbakar, saya kira bisa berkantor di luar," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).
Tjahjo juga menuturkan, dalam surat kawat itu juga dirinya memerintahkan seluruh PNS dan pejabat di Papua serta Papua Barat tak terlibat aksi.
"Jadi, setidaknya layanan publik baik untuk provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai di distrik, tetap jalan. Kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," tegas Tjahjo.
Berita Terkait
-
Moeldoko Sebut 2 Kelompok Gunakan Kerusuhan untuk Papua Merdeka
-
Moeldoko: Ada Poros Politik yang Tak Suka Papua Maju
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Buntut Kerusuhan Papua, Popnas dan Peparnas 2019 Dipindahkan ke Jakarta?
-
Bahas Asrama Papua, Mendagri Minta Lucas dan Dominggus Temui Khofifah
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!