Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menilai ada keterlibatan poros politik dalam kerusuhan di Papua. Menurutnya, poros politik itu sengaja memperkeruh suasana karena memiliki tujuan tertentu.
Moeldoko tidak menyebutkan secara rinci siapa poros politik yang dimaksudnya. Namun ia menganggap kelompok itu tidak menyukai kemajuan di Papua.
"Kelompok poros politik (cemas) atas perkembangan Papua semakin baik," ujar Moeldoko di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Menurutnya, kelompok politik ini takut kehilangan pengaruh kalau masyarakat Papua semakin maju. Kelompok tersebut nantinya tidak bisa memenuhi tujuan politisnya kalau Papua semakin baik.
"Mereka yang berjuang dalam front politik, sama. Ya kalau Papua sudah maju maka dia tak bisa lagi ‘jualan’ ke luar," jelas Moeldoko.
Ia menganggap kejadian kerusuhan yang berujung pembakaran fasilitas publik itu tidak masuk akal. Pasalnya, pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur di bumi Cendrawasih itu.
"Sangat tidak masuk akal dalam satu sisi pemerintah sedang gencar pembangunan infrastruktur, sisi yang lain ada yang dibakar dan seterusnya. Ini lah upaya nyata," jelasnya.
Karena itu ia meminta kepada para simpul massa di Papua agar tetap tenang dalam menangani situasi kekinian. Mereka diminta Moeldoko memahami adanya pihak yang tidak ingin membiarkan Papua sejahtera.
"Saya mengimbau kepada masyarakat Papua secara keseluruhan ya tokoh-tokoh agama dan Tokoh adat untuk memahami situasi ini ya," tuturnya.
Baca Juga: Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera
Berita Terkait
-
Moeldoko: Kelompok Bersenjata Cemas karena Orang Papua Semakin Sejahtera
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Buntut Kerusuhan Papua, Popnas dan Peparnas 2019 Dipindahkan ke Jakarta?
-
Bantah Pemerintah Blokir Internet di Papua, Moeldoko: Cuma Diperlambat
-
Jokowi Panggil 2 Jenderal dan Wiranto, Minta Tegas ke Pelaku Rasis Papua
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Kasus Patok Ilegal, Kuasa Hukum PT WKM: PT Position Lakukan Illegal Mining!
-
Hasto PDIP Optimis Lahirnya Petani Muda di Tengah Krisis Pangan dan Soroti Petani Tanpa Lahan
-
Cak Imin Minta Maaf, Sebut 27 Tahun PKB Omong Kosong untuk Petani
-
Usai Garut dan Cipongkor, Kasus Siswa Keracunan Diduga MBG Terjadi di Bogor, Begini Gejalanya!
-
Perwakilan Istana "Cuma" Menampung Aspirasi Petani, SPI Berharap Bisa Bertemu Prabowo Pekan Depan
-
Sebanyak 959 Orang Jadi Tersangka Tragedi Kerusuhan Agustus Lalu, 295 Berusia Anak
-
Skandal Kuota Haji 2023-2024: KPK Usut Biro Perjalanan Daerah, Siapa Saja yang Terlibat?
-
Muncul Desakan Moratorium Program MBG Hingga Penetapan KLB, Apa Kata Istana?
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu