Suara.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian lebih atas kericuhan di Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh insiden perkataan rasisme saat insiden pengepungan mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Menurut Zulhas, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani soal Papua. Mengingat persoalan tersebut juga menjadi sorotan dunia internasional.
"Harapannya terutama pak Jokowi dan pemerintah kita semuanya, ini ada wake up call dari Papua hati-hati. Coba lihat video-video itu apa yang terjadi. Betul-betul fokus pemerintah seluruhnya ke Papua, ini kan multi dimensi mulai dari dunia internsional sampai PBB," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Zulhas lantas mengingatkan bahaya jika Papua dan Papua Barat terus menyerukan keingannya untuk memerdekakan diri akibat buntut dari rentetan peristiwa terkait rasisme. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari negara sebesar Uni Soviet yang pecah.
"Lihat kemarin kejadiannya kemarin begitu khawatir. Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, hati-hati. Negara besar seperti Uni Soviet saja bisa retak, bisa pisah," kata Zulhas mengingatkan.
Aksi protes buntut dari insiden persekusi dan cacian rasis terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Indonesia, juga terjadi di Papua Nugini.
Sabtu (24/8/2019), aktivis Papua dan rakyat Papua Nugini melancarkan demonstrasi damai di Port Moresby, untuk mengecam perlakuan rasisme tersebut.
Bahkan, aksi tersebut juga dipimpin langsung oleh Gubernur Port Moersby Powes Parkop. Tak hanya itu, dalam aksi tersebut juga diwarnai pembakaran bendera kebangsaan Indonesia, Merah Putih.
Foto aksi protes dan pembakaran bendera Merah Putih tersebut kali pertama diunggah David Petersburg di Facebook. Oleh warga Papua Nugini, foto itu diteruskan ke laman komunitas media massa setempat, The National dan Post CourierNews.
Baca Juga: Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
"Ini tentang waktu. Pembakaran bendera Indonesia oleh warga negara Papua Nugini adalah pesan yang jelas yang harus dipertimbangkan secara serius oleh warga negara dan pemerintah Indonesia bahwa orang Melanesia sudah cukup menderita penganiayaan," tulis Jamie Maigau, warga Papua Nugini.
Berita Terkait
-
Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
-
Setelah 3 Hari, Rudiantara Belum Tahu Kapan Blokir Internet di Papua Distop
-
Batasi Internet di Papua, Rudiantara: Kalau di Negara Lain Sudah Ditutup
-
Internet Papua Diblokir, Fahri: Masalah Ditumpuk di Bawah Karpet Istana
-
Protes Rasisme, Rakyat Negara Papua Nugini Aksi Bakar Bendera Merah Putih
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri