Suara.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian lebih atas kericuhan di Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh insiden perkataan rasisme saat insiden pengepungan mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Menurut Zulhas, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani soal Papua. Mengingat persoalan tersebut juga menjadi sorotan dunia internasional.
"Harapannya terutama pak Jokowi dan pemerintah kita semuanya, ini ada wake up call dari Papua hati-hati. Coba lihat video-video itu apa yang terjadi. Betul-betul fokus pemerintah seluruhnya ke Papua, ini kan multi dimensi mulai dari dunia internsional sampai PBB," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Zulhas lantas mengingatkan bahaya jika Papua dan Papua Barat terus menyerukan keingannya untuk memerdekakan diri akibat buntut dari rentetan peristiwa terkait rasisme. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari negara sebesar Uni Soviet yang pecah.
"Lihat kemarin kejadiannya kemarin begitu khawatir. Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, hati-hati. Negara besar seperti Uni Soviet saja bisa retak, bisa pisah," kata Zulhas mengingatkan.
Aksi protes buntut dari insiden persekusi dan cacian rasis terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Indonesia, juga terjadi di Papua Nugini.
Sabtu (24/8/2019), aktivis Papua dan rakyat Papua Nugini melancarkan demonstrasi damai di Port Moresby, untuk mengecam perlakuan rasisme tersebut.
Bahkan, aksi tersebut juga dipimpin langsung oleh Gubernur Port Moersby Powes Parkop. Tak hanya itu, dalam aksi tersebut juga diwarnai pembakaran bendera kebangsaan Indonesia, Merah Putih.
Foto aksi protes dan pembakaran bendera Merah Putih tersebut kali pertama diunggah David Petersburg di Facebook. Oleh warga Papua Nugini, foto itu diteruskan ke laman komunitas media massa setempat, The National dan Post CourierNews.
Baca Juga: Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
"Ini tentang waktu. Pembakaran bendera Indonesia oleh warga negara Papua Nugini adalah pesan yang jelas yang harus dipertimbangkan secara serius oleh warga negara dan pemerintah Indonesia bahwa orang Melanesia sudah cukup menderita penganiayaan," tulis Jamie Maigau, warga Papua Nugini.
Berita Terkait
-
Menhan Tuding KKB Tunggangi Demonstrasi di Papua
-
Setelah 3 Hari, Rudiantara Belum Tahu Kapan Blokir Internet di Papua Distop
-
Batasi Internet di Papua, Rudiantara: Kalau di Negara Lain Sudah Ditutup
-
Internet Papua Diblokir, Fahri: Masalah Ditumpuk di Bawah Karpet Istana
-
Protes Rasisme, Rakyat Negara Papua Nugini Aksi Bakar Bendera Merah Putih
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka