Suara.com - Posko pengaduan bagi masyarakat Jakarta di Balai Kota akan dibuka hari ini, Jumat (30/8/2019). Posko ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengadukan berbagai masalahnya kepada Pemprov DKI Jakarta.
Lokasi posko ini berada di bagian depan pintu masuk balai kota. Tepatnya di bagian teras atau pendopo Kantor Gubernur DKI Jakarta.
Pantauan Suara.com, meja panjang berukuran sekitar 4 meter dengan lebar 1,5 meter terpasang di lokasi itu. Terlihat beberapa pegawai Pemprov DKI sedang mempersiapkan posko tersebut.
Posko tersebut mulai dipersiapkan pada pukul 07.00 WIB. Menurut salah satu petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), posko pengaduan ini akan dibuka mulai pukul 07.30 WIB.
"Belum buka, nanti 07.30 WIB baru dibuka (poskonya)," ujar salah satu petugas Pamdal, Jumat (30/8/2019).
Untuk mendatangi posko ini bisa masuk melalui pintu depan Balai Kota dari arah Monumen Nasional (Monas). Bisa juga masuk melalui gedung DPRD DKI.
Tertulis pada meja posko itu berbagai bidang pengaduan. Di antaranya adalah Pengaduan Bagian Umum, Hukum, Kesehatan, Perizinan, Pendidikan, Pajak Daerah, dan perumahan atau rumah susun.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut posko aduan masyarakat di Balai Kota sudah tidak ada lagi. Anies mengklaim posko aduan warga masih ada setiap pagi.
Posko aduan warga sudah ada sejak masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan Anies dengan membuka di lokasi yang sama, yakni di pendopo atau dekat pintu masuk utama Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
"Tiap pagi ada di situ (pendopo Balai Kota), iya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Berita Terkait
-
PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
-
Ditarget Selesai 2020, Pemprov DKI akan Bangun 15 JPO Futuristik
-
Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
-
Polemik Gabion Bundaran HI, Ferdinand: Ini Pemda atau Makelar Batu?
-
Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
IKAHI Sumut Turun Tangan, Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Bukan Sekadar Musibah Biasa?
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional