Suara.com - Posko pengaduan bagi masyarakat Jakarta di Balai Kota akan dibuka hari ini, Jumat (30/8/2019). Posko ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengadukan berbagai masalahnya kepada Pemprov DKI Jakarta.
Lokasi posko ini berada di bagian depan pintu masuk balai kota. Tepatnya di bagian teras atau pendopo Kantor Gubernur DKI Jakarta.
Pantauan Suara.com, meja panjang berukuran sekitar 4 meter dengan lebar 1,5 meter terpasang di lokasi itu. Terlihat beberapa pegawai Pemprov DKI sedang mempersiapkan posko tersebut.
Posko tersebut mulai dipersiapkan pada pukul 07.00 WIB. Menurut salah satu petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), posko pengaduan ini akan dibuka mulai pukul 07.30 WIB.
"Belum buka, nanti 07.30 WIB baru dibuka (poskonya)," ujar salah satu petugas Pamdal, Jumat (30/8/2019).
Untuk mendatangi posko ini bisa masuk melalui pintu depan Balai Kota dari arah Monumen Nasional (Monas). Bisa juga masuk melalui gedung DPRD DKI.
Tertulis pada meja posko itu berbagai bidang pengaduan. Di antaranya adalah Pengaduan Bagian Umum, Hukum, Kesehatan, Perizinan, Pendidikan, Pajak Daerah, dan perumahan atau rumah susun.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut posko aduan masyarakat di Balai Kota sudah tidak ada lagi. Anies mengklaim posko aduan warga masih ada setiap pagi.
Posko aduan warga sudah ada sejak masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan Anies dengan membuka di lokasi yang sama, yakni di pendopo atau dekat pintu masuk utama Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
"Tiap pagi ada di situ (pendopo Balai Kota), iya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Berita Terkait
-
PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
-
Ditarget Selesai 2020, Pemprov DKI akan Bangun 15 JPO Futuristik
-
Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
-
Polemik Gabion Bundaran HI, Ferdinand: Ini Pemda atau Makelar Batu?
-
Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?