Suara.com - Panitia Seleksi Capim KPK segera mengirimkan 10 nama capim terpilih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pansel diharpkan mengrimkan 10 dari 20 nama capim terbaik ke Jokowi.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengingatkan, pansel jangan sampai menyodorkan nama capim yang diketahui memiliki catatan-catatan ke Jokowi. Jika hal tersebut dilakukan maka akan sangat menyusahkan Jokowi sendiri.
"Jadi ya kita berharap bahwa yang ada catatan-catatannya tidak diserahkan kepada presiden, kasihan presidennya nanti," ujar Laode di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).
"Jadi kan kita berharap bahwa 10 orang yang diberikan oleh Pansel kepada presiden itu adalah yang terbaik, orang-orang yang terbaik di antara 20 itu. Jangan kita memberikan nama kepada presiden yang ada catatannya, itu harapan kami di KPK," Laode menambahkan.
Diketahui, 10 nama yang akan disoodorkan kepada Jokowi itu kemudian akan diserahkan Jokowi kepada Komisi III DPR RI.
Laode menilai, proses pemilihan capim KPK periode 2019-2023 terlihat sangat cepat jika dibanding pada proses pemilihan pimpinan periode dirinya.
"Kalau dibandingkan periode saya ini kayaknya cepat prosesnya, jauh lebih cepat. Kami dulu hampir enam bulan, empat bulan lebih ini cepat banget," kata Laode.
Kendati begitu, ia tak mempersoalkan jika pemilihan pimpinan KPK yang baru akan ditargetkan selesai pada DPR periode saat ini atau dilanjut oleh anggota dewan yang terhormat pada periode 2019-2024.
"Iya terserah presiden dan DPR, saya cuma membandingkan kami lebih lama prosesnya dibanding yang sekarang. Kan saya selesainya Desember, 21 Desember sertijab. Oleh karena itu sekarang atau yang datang itu sama saja karena tak akan terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK karena mandat kami sampai dengan 21 Desember," tandasnya.
Baca Juga: Kawal Proses Pemilihan Capim KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT