Suara.com - Para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK sederajat se-Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini diliburkan untuk mencegah keterlibatan para siswa mengikuti aksi unjuk rasa.
"Meskipun siswa/siswi tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas seperti hari-hari biasa, namun para guru memberi tugas untuk diselesaikan secara mandiri," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asrun Lio di Kendari, Senin (30/9/2019).
Kebijakan sehari meliburkan siswa/siswi dicapai pada rapat bersama para kepala sekolah, Forkopimda, tokoh masyarakat dan para rektor yang dipimpin Gubenur Sultra Ali Mazi.
Sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan tetap menyelenggarakan pelayanan dan menunaikan tanggung jawab di sekolah seperti biasa.
"Hari ini siswa/siswi diliburkan mengantisipasi aksi unjuk rasa yang tidak terkendali yang dapat berdampak pada keamanan siswa di Kota Kendari. Mudah-mudahan penyampaian aspirasi hari ini berjalan sesuai harapan," ujar Asrun.
Mengimbau kepada para kepala sekolah dan dewan guru serta orang tua siswa agar mengingatkan dan menekankan kepada seluruh siswa untuk tidak terlibat dalam setiap unjuk rasa apalagi terprovokasi ke hal-hal yang sifatnya anarkis dan kekerasan.
"Siswa itu masih tanggung jawab guru dan orangtua karena menurut undang-undang statusnya masih sebagai warga negara yang dilindungi, belum dewasa, belum bisa mengambil keputusannya sendiri. Baik guru, kepala sekolah dan orang tua jangan sampai tidak tahu anaknya mengikuti unjuk rasa" katanya mengingatkan.
Orang tua siswa, Nasruddin (48) mengatakan kebijakan meliburkan siswa/siswi maupun murid Sekolah Dasar (SD) berkenaan dengan aksi unjuk rasa sudah tepat, demi keselamatan anak-anak.
"Walaupun tidak ada instruksi libur bagi anak-anak saya sudah berinisiatif untuk meliburkan anakku hari ini. Lebih baik di rumah daripada terkena dampak unjuk rasa," kata Nasruddin. (Antara)
Baca Juga: Pelajar Ikut Demonstrasi, Guru hingga Emak-emak Angkat Bicara
Berita Terkait
-
Pelajar Ikut Demonstrasi, Guru hingga Emak-emak Angkat Bicara
-
Demonstrasi Pelajar: Aspirasi Politik atau Ikut-ikutan?
-
Dua Mahasiswa Tewas di Kendari, PMII Surabaya Tuntut Kapolri Minta Maaf
-
Aksi Demo Pelajar Dapat Tanggapan Dari Para Orangtua
-
Aksi Pelajar di Medan, Bawa G-String hingga Minta Legalkan Ganja
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?