Jadi Presiden Dua Periode, Ini Mimpi Jokowi di Tahun 2045

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menjabat untuk kedua kalinya usai dilantik MPR bersama Wapres Ma'ruf Amin, Minggu (20/10/2019). Usai dilantik, Jokowi mengungkapkan cita-cita Indonesia di tahun 2045 atau tepat satu abad Indonesia Merdeka.

Mimpi Jokowi di tahun 2045 adalah lndonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Ia berharap, pada 2045 Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

"Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insyaallah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama," ujar Jokowi dalam pidato pelantikan di Gedung MPR.

Menurut Jokowi, mimpi Indonesia pada 2045 lainnya adalah Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS. Bahkan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," kata Jokowi.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI itu mengatakan, dirinya meyakini target tersebut sangat masuk akal. Namun hal tersebut harus disertai dengan kerja keras bangsa yang produktif.

"Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," kata dia.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Kelakuan Buruk Menterinya saat Diminta Kerja

Untuk mencapai target tersebut, Jokowi mengajak masyarakat untuk terus memperbaiki diri. "Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," ujarnya.

Terkait dengan inovasi, Jokowi menegaskan hal tersebut bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya. Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Ini yang namanya monoton dan rutinitas. 

"Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," kata dia.

Seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. 

S"ekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent," kata Joko Widodo

Dikatakan Jokowi, Ia tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Ia meminta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.