Suara.com - Jenderal Tito Karnavian resmi menjadi Menteri Dalam Negeri seusai dicopot Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Kabareskrim Komjen Idham Azis menjadi calon tunggal yang akan menggantikan posisi Tito sebagai Tri Brata (TB) 1. Hal tersebut diketahui seusai Mabes Polri mengirim surat ke DPR RI.
"Jadi untuk penunjukkan Kapolri adalah hak prerogratif Presiden, Mabes Polri sudah berkirim surat ke DPR RI tentang penunjukkan calon tunggal Kapolri, yaitu Bapak Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis. Untuk surat sudah diterima," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasstyo di Mabes Polri, Rabu (23/10/2019).
Dedi menyebut, DPR akan menyiapkan terlebih dahulu terkait hal tersebut. Mulai dari pemanggilan sampai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
"Tentunya, DPR akan menyiapkan dulu perangkat Komisi III, setelah komisi III terbentuk akan dibuat rencana pemanggilan atau fit and proper yang akan dilakukan oleh Pak Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri yang sudah ditetapkan oleh bapak Presiden," sambungnya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kapolri sementara, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto akan menjadi pelaksana harian (lakhar) Kapolri.
"Untuk mengisi kekosongn jabatan Kapolri maka Presiden mengeluarkan dua Kepres, yang pertama adalah Keppres nomor 91 Polri tahun 2019 tentang penunjukan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Ari Dono sebagai Pelaksana tugas harian Kapolri," jelas Dedi.
Sebelumnya, Idham Aziz mengakui siap untuk mengisi jabatan Kapolri yang telah ditinggal Tito Karnavian setelah resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Mendagri.
"Ya, saya tentunya siap menjalankan amanah ini. Bismillahi tawakaltu," kata Idham saat ditemui wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, siang tadi.
Baca Juga: Jadi Menteri Desa, Kakak Cak Imin Doyan Ngopi Bareng Satpam Kompleks
Eks Kapolda Metro Jaya ini mengaku sedang menyiapkan diri setelah namanya santer menjadi calon kuat menjadi Tri Brata (TB) 1 untuk menggantikan Tito.
Dia pun menyampaikan, siap menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang kabarnya akan digelar di DPR pada pekan depan.
"Saya mohon doa restu karna pada mungkin minggu depan akan dilakukan fit and proper test, saya saat ini sedang menyiapkan diri, dan prinsipnya saya siapkan (diri)," kata dia.
Berita Terkait
-
Idham Azis Calon Tunggal Kapolri, Polri Dukung Keputusan Jokowi
-
Bakal Jadi Kapolri Gantikan Tito, Ini Jumlah Kekayaan Komjen Idham Azis
-
Jadi Calon Tunggal Kapolri, Isi Garasi Mobil Idham Azis Ternyata Cuma Ini
-
Fit and Proper Idham Azis Sebagai Kapolri Digelar DPR Pekan Depan
-
Mabes Polri Pastikan Komjen Idham Azis Jadi Kapolri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!