Veronica Koman Dapat Dukungan dari Presiden Catalonia

Suara.com - Pengacara cum aktivis hak asasi manusia Veronica Koman kembali mendapatkan dukungan dari pihak asing atas sikapnya membela Papua Barat. Kali ini giliran Presiden Catalonia Carles Piugdemont memberi dukungan kepada Veronica.

Hal tersebut disampaikan Carles Piugdemont melalui cuitan di Twitter yang diunggah pada Kamis (24/10/2019).

"Saya mendukung penuh perjuangan panjang orang Papua Barat untuk memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri," ucap Puigdemont.

Tokoh separatis Catalonia ini menyebutkan dukungannya dikhususkan juga untuk Veronica Koman yang baru saja meraih penghargaan dari ACFID atas komitmennya terhadap Hak Asasi Manusia.

Veronica Koman kemudian membalas cuitan Carles Piugdemont. Wanita yang jadi buronan di Polri ini mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Presiden Catalonia.

"Komunitas internasional harus bersama-sama memastikan pembebasan tahanan politik dan mengutuk penindasan atas penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan Catalonia," ucap Veronica lewat unggahan di Twitter.

Sebelumnya, Veronica Koman,dianugerahi Penghargaan HAM Sir Ronald Wilson oleh Dewan Australia untuk Pembangunan Internasional (ACFID).

ACFID menyerahkan penghargaan itu kepada Veronica Koman pada konferensi tahunannya, Rabu (23/10/2019) malam, di Sydney.

Penghargaan tersebut diberikan atas kerja keras Veronica Koman dalam mengungkap pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat (disebut secara kolektif sebagai Papua Barat).

Baca Juga: Harta Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo Tembus Rp 7 Miliar

Saat menerima penghargaan, kepada para delegasi di konferensi, Veronica Koman mengatakan, "Saya mempersembahkan penghargaan ini kepada para korban penumpasan yang terjadi sejak akhir Agustus di Papua Barat, khususnya belasan orang yang tewas di tangan pasukan keamanan, dan 22 tahanan politik yang dituduh melakukan pengkhianatan."

"Saya berharap, penghargaan tahun ini akan meningkatkan kesadaran di Australia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh orang Papua Barat dan penolakan selama puluhan tahun atas hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.