Suara.com - Ratusan remaja dan masyarakat di Kabupaten Cirebon mendapatkan sosialisasi program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) di Wilayah Perbatasan.
Sosialisasi ini digelar di Pondok Pesantren An Nasuha, Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (29/10/19).
Program ini merupakan bagian dari Pelayanan KB (Keluarga Berencana) terintegrasi di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Sosialisasi ini pun mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Uu berujar, keluarga berencana merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Uu pun mengapresiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat melalui BKKBN Jabar yang telah menggelar sosialisasi PKBR dan pelayanan KB terintegrasi tersebut.
“Apalagi ini kegiatannya langsung menyentuh masyarakat dan pelajar yang dipersiapkan untuk membina rumah tangga,” kata Uu.
“Jadi, para remaja ini sudah bisa mempersiapkan bukan hanya punya anak yang sudah direncanakan, tapi pernikahan pun sudah direncanakan, sehingga diharapkan akan menjadi rumah tangga yang hebat, sakinah, mawadah, warahmah, tapi anaknya juga hebat-hebat,” tambahnya.
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo sementara itu mengatakan, berencana dalam berkeluarga sangat penting terutama terkait jarak kelahiran anak yang harus diperhatikan.
Anjurannya, kata Hasto, jarak melahirkan antara anak yang satu dengan anak berikutnya menurut tuntunan Alquran adalah 30 bulan, sementara menurut WHO jarak kelahiran anak adalah 33 bulan.
Baca Juga: Naik 8,51 Persen, UMP DIY Terrendah di Indonesia
Program KB sendiri membatasi usia pernikahan idealnya di atas 19 tahun karena melahirkan idealnya di usia 20 tahun. Sementara melahirkan sehat idealnya antara usia 20-35 tahun. Adapun BKKBN menyosialisasikan usia pernikahan di usia 21 tahun.
“Misi kami dari BKKBN adalah kalau tidak berencana, tidak terencana, berkeluarga itu banyak yang menjadi tidak positif,” ujar Hasto.
“Penelitian mengatakan bahwa kalau jarak (melahirkan) anak kurang dari dua tahun, itu banyak yang kemudian mengalami yang namanya stunting (yakni) tinggi badan kurang, agak kerdil, otaknya juga tidak tumbuh dengan baik. Kemudian juga ada yang autism, itu juga banyak yang terjadi pada anak-anak yang jaraknya itu dekat,” tambahnya.
Hasto pun mengatakan bahwa perencanaan bagi keluarga bisa dilakukan melalui pendidikan seks yang dikemas dengan baik. “Namun tidak jauh dari nilai-nilai agama bahkan bersumber dari nilai-nilai agama itu sendiri,” ujarnya menambahkan.
Pimpinan Pondok Pesantren An Nasuha KH. Muhammad Ussamah Manshur pun menyambut baik program sosialisasi PKBR ini. Menurut Ussamah, sosialisasi ini bisa menjadi momentum untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi para remaja.
“Ini (masa depan) harus dipersiapkan dengan baik, matangkan usianya, matangkan psikologisnya, matangkan segala-galanya, kapan harus menikah, kapan merencakan kehamilan. Boleh itu merencanakan kehamilan,” ujar Ussamah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!