Suara.com - Pengacara cum aktivis hak asasi manusia Veronica Koman mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia mempertanyakan nasib krisis kemanusiaan di Papua Barat.
Komentar ini disampaikan Veronica Koman melalui Twitter pada Minggu (3/11/2019).
"Bagaimana dengan krisis kemanusiaan di West Papua?" tanya Veronica Koman.
"Sudah 202 orang Nduga meninggal sejak operasi gabungan Desember 2018. Belum lagi puluhan ribu lainnya yang masih mengungsi karena pengerahan aparat besar-besaran," imbuhnya.
Pernyataan Veronica Koman ini menyinggung sikap Jokowi, yang tidak menyebutkan krisis kemanusiaan di Papua Barat saat bertemu dengan Sekjen PBB di Bangkok. Jokowi hanya membahas krisis kemanusiaan di Myanmar dan Palestina.
Hal itu telah dijelaskan Jokowi dalam unggahannya pada Minggu (3/11/2019) siang.
"Pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB António Guterres, di Bangkok kemarin. Kami membahas isu krisis kemanusiaan di Rakhine State (Myanmar) dan Palestina, seraya menawarkan kontribusi Indonesia bagi penyelesaian masalah yang tidak mudah itu," tulis Jokowi.
Sebelumnya, persoalan perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga tidak disebutkan dalam pidato kenegaraan Jokowi setelah ia dilantik menjadi presiden di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2019).
Ketua Umum Pengurus YLBHI Asfinawati mengatakan, dalam pidato Jokowi tidak ada pembahasan soal semangat perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Bukan itu saja, Jokowi juga tidak menyampaikan soal visi tentang korupsi serta mandat lain yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: 9 Tahun Erupsi Merapi, Pendiri Earth Uncut TV Kenang Langit Yogyakarta
"YLBHI mempertanyakan hilangnya visi negara hukum dan demokrasi, kosongnya semangat penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, tak nampaknya visi anti korupsi, agraria dan lingkungan hidup, serta mandat-mandat lain," kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).
Padahal, menurut YLBHI, jumlah pelanggaran hukum dan HAM telah meningkat selama lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertamanya 2014-2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta