Suara.com - Pengacara cum aktivis hak asasi manusia Veronica Koman mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia mempertanyakan nasib krisis kemanusiaan di Papua Barat.
Komentar ini disampaikan Veronica Koman melalui Twitter pada Minggu (3/11/2019).
"Bagaimana dengan krisis kemanusiaan di West Papua?" tanya Veronica Koman.
"Sudah 202 orang Nduga meninggal sejak operasi gabungan Desember 2018. Belum lagi puluhan ribu lainnya yang masih mengungsi karena pengerahan aparat besar-besaran," imbuhnya.
Pernyataan Veronica Koman ini menyinggung sikap Jokowi, yang tidak menyebutkan krisis kemanusiaan di Papua Barat saat bertemu dengan Sekjen PBB di Bangkok. Jokowi hanya membahas krisis kemanusiaan di Myanmar dan Palestina.
Hal itu telah dijelaskan Jokowi dalam unggahannya pada Minggu (3/11/2019) siang.
"Pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB António Guterres, di Bangkok kemarin. Kami membahas isu krisis kemanusiaan di Rakhine State (Myanmar) dan Palestina, seraya menawarkan kontribusi Indonesia bagi penyelesaian masalah yang tidak mudah itu," tulis Jokowi.
Sebelumnya, persoalan perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga tidak disebutkan dalam pidato kenegaraan Jokowi setelah ia dilantik menjadi presiden di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10/2019).
Ketua Umum Pengurus YLBHI Asfinawati mengatakan, dalam pidato Jokowi tidak ada pembahasan soal semangat perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Bukan itu saja, Jokowi juga tidak menyampaikan soal visi tentang korupsi serta mandat lain yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: 9 Tahun Erupsi Merapi, Pendiri Earth Uncut TV Kenang Langit Yogyakarta
"YLBHI mempertanyakan hilangnya visi negara hukum dan demokrasi, kosongnya semangat penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, tak nampaknya visi anti korupsi, agraria dan lingkungan hidup, serta mandat-mandat lain," kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).
Padahal, menurut YLBHI, jumlah pelanggaran hukum dan HAM telah meningkat selama lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertamanya 2014-2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Masuk Singapura? Dua Penumpang Kapal MV Hondius Diisolasi
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak