Suara.com - Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan menolak mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Alasan penolakan itu karena dia menganggap Ahok tak memiliki rekam jejak menjadi memimpin perusahaan pelat merah.
Fadli menilai dipilihnya Ahok akan menimbulkan kegaduhan di internal Pertamina. Terlebih lagi, Ahok tidak memiliki latar belakang sebagai seorang yang ahli di bidang perminyakan.
"Kan harusnya cari orang profesional, emang dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia (Ahok) di pertamina?" ujar Fadli di gedung Lemhannas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Menurutnya diangkatnya Ahok hanya menimbulkan kontroversi karena banyak pihak yang menentang mantan Bupati Belitung Timur itu. Ia pun menilai Ahok bisa dipilih karena memiliki hubungan yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya kira itu refleksi kedalaman hubungan pak Jokowi dengan Ahok. Sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan pilihan Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan jabatan itu kepada Ahok. Meski ia menilai Ahok tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, ia menganggap masyarakat akan menilai kinerjanya nanti.
"Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak gak ada orang lain aja. Apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Urusan Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok akan duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Itu dia sampaikan saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina," kata Erick.
Baca Juga: Jabatan Presiden Mau Diperpanjang, Fadli Zon: Bahaya!
Erick Thohir mengaku telah mendengar dari semua pihak terkait penolakan rencana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN.
Termasuk keluhan dari serikat pekerja yang menolak tegas Ahok menjadi petinggi PT Pertamina (Persero).
Berita Terkait
-
Jadi Bos Pertamina, Pesan PA 212 ke Ahok: Jangan Singgung Agama Lagi
-
Jabatan Presiden Mau Diperpanjang, Fadli Zon: Bahaya!
-
Masa Jabatan Presiden Mau Diubah, Fadli Zon: Cukup Dua Periode
-
Ahok Jadi Bos Pertamina, Fadli Zon : Kayak Nggak Ada Orang Lain Aja
-
Ahok Komut Pertamina Mulai Senin, Chandra Hamzah Dirut BTN Akhir Bulan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN