Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi menilai lembaganya perlu bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik, pasca penetapan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI pergantian antarwaktu (PAW).
Menurut Pramono, kinerja dan kepercayaan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang telah dibangun hancur begitu saja dengan adanya kasus korupsi yang menjerat Wahyu.
Dia juga mengklaim, pimpinan KPU tak terlibat dalam kasus ini, sebab suap yang menjerat Wahyu itu merupakan persoalan pribadi.
"KPU harus kerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Ini jelas peristiwa yang menjatuhkan kredibilitas institusi KPU setelah pelaksanaan Pemilu (2019) kemarin,"kata Pramono di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
"Kami harus berupaya keras meyakinkan publik sehingga publik percaya bahwa secara institusional, secara kolektif kolegial KPU tidak terlibat di dalam persoalan ini (kasus suap Wahyu Setiawan)," sambungnya.
Pramono pun mengajak seluruh anggota KPU di daerah bekerja sebaik-baiknya pada Pilkada serentak 2020. Pramono mengatakan hal itu merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPU.
"Kami akan sampaikan kepada teman-teman KPU provinsi dan kabupatan/kota terutama yang menyelenggarakan Pilkada untuk kembali memperkuat integritas, meyakinkan mereka bahwa segala bentuk kecurangan manipulasi dan seterusnya tidak ada runganya di KPU. Sehingga, pasti akan diberi sanksi yang tegas seperti kasus ini," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyayangkan anggota KPU Wahyu Setiawan tertangkap KPK dalam kasus suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019 – 2024.
Ia menyebut jargon pemilu bersih, jujur dan adil dan komitmen KPU menjalankan tugasnya menjadi runtuh akibat kasus itu.
Baca Juga: Begini Cara KPU DIY Cegah Anggotanya dari Paparan Korupsi
"Ternyata jargon dan komitmen KPU bersih ini memang retorika saja. Jadi komitmen pemberantasan KPU itu menjadi runtuh dan buyar dengan kasus ini," ujar Jerry di Kantor JPPR, Jalan Manggarai, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).
Di sisi lain, terbongkarnya skandal suap yang menjerat Wahyu juga mendapat perhatian yang besar dari publik. Sejumlah warganet sempat menggemakan tagar #BongkarSkandalKPU di Twitter.
Selain Wahyu, KPK juga telah menetapkan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka. Namun dari keempatnya itu, KPK masih menburu Harun yang dikabarkan sudah berada di luar negeri sebelun KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada para tersangka.
Tag
Berita Terkait
-
Otomatis Dipecat, PDIP Kini Serahkan Pencarian Buron Harun Masiku ke KPK
-
Kabur ke Luar Negeri, KPK Ancam Tetapkan Harun Caleg PDIP jadi DPO
-
Empat Mobil KPK Sambangi Kantor KPU, Geledah Ruang Wahyu Setiawan?
-
Caleg PDIP Harun Masiku Ada di Luar Negeri, KPK Koordinasi dengan Menkumham
-
Dicari KPK! Politisi PDIP Harun Masiku Ada di Luar Negeri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting