Beredar Draf RUU Cilaka, Atur soal Pemecatan Kepala Daerah

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Abal-abal

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum membahas RUU Cilaka. Sebab, pemerintah belum mengirimkan draf pertama ke parlemen.

"Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan oleh pemerintah terkait omnibus law, kalau memang draf tersebut sudah sampai di DPR tentu saja saya akan meminta kepada komisi terkait untuk bisa mensosialisasikan," ujar Puan, Selasa (21/1/2020).

"Kemudian menerima masukan dari pihak-pihak yang kemudian sekarang ini merasa bahwa hak-hak terkait dengan mereka itu tidak nantinya akan dirugikan.”