Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2019-2020 yang digelar Senin (13/1/2020),
Di waktu bersamaan, ribuan buruh telah berjubel di depan gedung DPR untuk bertemu Puan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Berdasarkan pantauan Suara.com, kursi pimpinan hanya diisi oleh empat orang yang memimpin sidang antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Azis Syamsufin, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin.
Sebelum rapat, Dasco mengatakan berdasarkan absensi mencapai kuorum dengan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 285 orang dari 575 anggota dewan rakyat.
"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota 285 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," kata Dasco saat mempimpin rapat, Senin (13/1/2020).
Di depan Gedung DPR, ribuan orang serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan RUU Cilaka akan sangat merugikan pekerja karena dibuat untuk menguntungkan pengusaha.
"Konsep "mudah rekrut-mudah pecat" dalam RUU Cilaka akan memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, namun justru melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha," kata Ilhamsyah.
Gebrak merupakan aliansi nasional serikat buruh dari berbagai sektor industri termasuk garmen, tekstil, manufaktur, otomotif, pertambangan, media, perbankan, rumah sakit, dan industri kreatif dengan basis anggota kuat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Selain serikat buruh, Gebrak juga menghimpun organisasi petani, mahasiswa, pemuda, perempuan, serta masyarakat sipil.
Baca Juga: Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia.
Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, dan lainnya.
Berita Terkait
-
Ratusan Aparat TNI-Polri Amankan Demo Buruh Tolak RUU Cilaka di DPR
-
Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
-
Ribuan Buruh Bakal Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung DPR Siang Nanti
-
Tax Holiday, Salah Satu Strategi Tingkatkan Investasi
-
Bahas Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD Temukan 24 UU Tumpang Tindih
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya