Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2019-2020 yang digelar Senin (13/1/2020),
Di waktu bersamaan, ribuan buruh telah berjubel di depan gedung DPR untuk bertemu Puan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Berdasarkan pantauan Suara.com, kursi pimpinan hanya diisi oleh empat orang yang memimpin sidang antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Azis Syamsufin, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin.
Sebelum rapat, Dasco mengatakan berdasarkan absensi mencapai kuorum dengan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 285 orang dari 575 anggota dewan rakyat.
"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota 285 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," kata Dasco saat mempimpin rapat, Senin (13/1/2020).
Di depan Gedung DPR, ribuan orang serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan RUU Cilaka akan sangat merugikan pekerja karena dibuat untuk menguntungkan pengusaha.
"Konsep "mudah rekrut-mudah pecat" dalam RUU Cilaka akan memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, namun justru melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha," kata Ilhamsyah.
Gebrak merupakan aliansi nasional serikat buruh dari berbagai sektor industri termasuk garmen, tekstil, manufaktur, otomotif, pertambangan, media, perbankan, rumah sakit, dan industri kreatif dengan basis anggota kuat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Selain serikat buruh, Gebrak juga menghimpun organisasi petani, mahasiswa, pemuda, perempuan, serta masyarakat sipil.
Baca Juga: Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia.
Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, dan lainnya.
Berita Terkait
-
Ratusan Aparat TNI-Polri Amankan Demo Buruh Tolak RUU Cilaka di DPR
-
Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
-
Ribuan Buruh Bakal Aksi Tolak Omnibus Law di Gedung DPR Siang Nanti
-
Tax Holiday, Salah Satu Strategi Tingkatkan Investasi
-
Bahas Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD Temukan 24 UU Tumpang Tindih
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?