Suara.com - Berbagai cara dilakukan Badan Pengusahaan atau BP Batam untuk keluar dari krisis air bersih dan air minum di Batam. Selain memanfaatkan teknologi hingga salat minta hujan (istisqa).
Saat ini BP Batam tengah berencana membuat hujan buatan di langit-langit Kota Batam dengan teknologi yang sudah ada.
Rencananya BP Batam akan menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Sebelum itu, bakal dibuat kajian untuk teknologi yang akan digunakan. Proses kajian itu memakan biaya Rp 100 juta.
"Realisasi usaha ini akan memakan waktu pengkajian selama 2 minggu dengan biaya Rp 100 juta utuk proses kajian," ujar Kepala BP Batam Muhammad Rudi, seperti dilansir Batamnews (jaringan Suara.com), Selasa (10/3/2020).
Namun upaya ini ternyata tidak menjamin Batam akan mengalami turun hujan dalam waktu dekat dan menambah debit air di waduk-waduk yang ada di Batam.
Menurut Rudi, membuat hujan buatan harus melihat awan. Bila tak ada awan tak bisa dibuat.
"Awan ada air pun bisa saja berisiko, misal sekarang di atas Batam tapi datang angin terbawa ke Singapura, yang hujan malah Singapura,” kata Rudi.
Realisasi teknologi hujan buatan ini akan dilakukan dalam Maret ini, usai hasil studi kelayakan keluar.
Baca Juga: Komisi VI Dorong Koordinasi Pemkot dengan BP Batam
"Dan teknologi ini akan dilakukan di Batam selama 1 tahun hingga waduk Duriangkang kembali ke titik normal," katanya.
Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin mengatakan, pengadaan hujan buatan ini akan meamanfaatkan pesawat untuk menyebar garam dan bahan lainnya yang mendukung teknologi.
“Hujan buatan itu kan nanti izinnya ke Pekanbaru karena mereka yang punya alat itu. kalaupun awannya tidak ada di atas Batam, kita akan minta untuk menarik awannya ke atas sini,” ujar Sjahril.
Selain upaya rationing ini, Rudi juga mengimbau seluruh jajarannya menggelar salat istisqa sejak Jumat (6/3/2020).
Salat ini akan rutin digelar minimal satu minggu sekali setiap Jumat.
“Surat edaran sudah kami buat. Kalaupun mau tiap hari dilakukan boleh habis zuhur. Kalau engga ya seminggu sekali,” ujar Rudi.
Berita Terkait
-
Warga dan PNS Blitar Salat Minta Hujan, Bupati Minta Jaga Sumber Air
-
Kekeringan Landa 88 Desa, Ratusan Warga Pati Gelar Salat Istisqo
-
Tujuh Desa di Kabupaten Pemalang Gelar Salat Minta Hujan
-
Kekeringan Berkepanjangan, Warga Banyumas Salat Istisqa di Alun-Alun
-
Teror Asap dan Kemarau, PNS Bangka Belitung Bareng TNI Salat Minta Hujan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka