Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah daerah harus membahas terlebih dahulu ketika ingin mengambil kebijakan besar yang terkait dengan penanganan wabah virus Corona (Covid-19) ke pemerintah pusat.
Dengan begitu, ia juga menginstruksikan pemerintah daerah agar berkomunikasi dengan kementerian terkait maupun kepada satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
Sebelumnya, sejumlah daerah telah memikirkan untuk mengunci diri atau lockdown di daerahnya masing-masing. Sebagian daerah pun sudah mulai meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga menutup tempat-tempat rekreasi.
"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Covid-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempemudah komunikasi saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan persnya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
Ia juga meminta posisi Satgas Covid-19 menjadi pusat bagi seluruh informasi yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut. Permintaan Jokowi tersebut tidak terlepas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik.
Kemudian Jokowi menambahkan pesan kepada masyarakat untuk tetap mencuci tangan yang bersih dan melakukan aktivitas seperti biasa meskipun ia mengimbau untuk dilakukan di rumah masing-masing.
"Solidaritas masyarakat adalah modal sosial yang penting untuk menggerakan kita bersama-sama melawan Covid-19," kata dia.
Berita Terkait
-
Geger 15 Warga Blitar Positif Corona Beredar di Medsos, Pemkab: Itu Hoaks
-
Sudah Dites Virus Corona, Apa Hasilnya? Jokowi: Tanya Saja ke yang Ngetes
-
Ridwan Kamil Klaim Negatif Corona, Istri: Ayo Jangan Bandel
-
Ada Warga Semarang Positif Corona, UIN Walisongo Terapkan Kuliah Online
-
Telat Sadar Akan Bahaya Virus Corona, CBF Akhirnya Hentikan Liga Brasil
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
-
BMKG Respons Viralnya Narasi Negatif Tentang Modifikasi Cuaca
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen