Suara.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah menindaklanjuti hasil kajian Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) terkait potensi besar terjangkitnya banyak orang oleh Virus Corona Covid-19.
Sebelumnya, FKM UI juga meminta agar pemerintah melakukam intervensi serius dalam penanganan penyeberan Covid-19.
Menurut anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, pemerintah perlu mempertimbangkan dan menindaklanjuti kajian FKM UI lantaran bersifat metodologi ilmiah. Apalagi, lanjut dia, FKM UI tidak memiliki kepentingan tertentu selain mengenai hal kemanusiaan.
"Saya kira hasil kajian tim FKM UI tersebut sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pasalnya, kajian itu tentu dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan saya yakin, itu semata-mata dilakukan setelah melihat penanganan Covid-19 yang belum menunjukkan kemajuan," kata Saleh saat dihubungi pada Senin (30/3/2020).
Saleh mengatakan pemerintah harus tegas dalam membuat langkah kebijakan. Mengingat, dalam kajiannya, FKM UI memprediksi bakal ada 2,5 juta orang yang berpotensi terjangkit Covid-19 apabila tidak ada intervensi serius dari pemerintah.
"Prediksi yang disebutkan benar-benar mengkhawatirkan. Ada 2,5 juta orang di Indonesia yang terancam akan terinfeksi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Apalagi, sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa virus ini akan hilang," ujar Saleh.
Saleh memandang, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan memprioritaskan kepada penerapan lockdown atau karantina wilayah di daerah-daerah zona merah penyebaran Covid-19. Hal tersebut bertujuan menghentikan laju atau memutus mata rantai sebaran Virus Corona.
"Dalam suasana seperti ini, semua komponen bangsa diyakini akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Di sinilah kepempinan akan diuji. Rakyat mempertaruhkan hidup mereka di atas kebijakan pemerintah. Lockdown kota-kota yang dinilai menjadi episentrum penyebaran virus ini. Misalnya, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Jangan sampai terlambat," tutur Saleh.
Diketahui, penanganan wabah Virus Corona di Indonesia memerlukan intervensi dari pemerintah secara serius. Dikhawatirkan, jika tidak ada intevensi serius dari pemerintah akan berdampak pada makin membengkaknya jumlah warga yang terinfeksi Virus Corona.
Baca Juga: Kampung di Semarang Mulai Lockdown Mandiri karena Takut Corona
Hal tersebut disampaikan Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melalui Ahli Epidemilogi dan Biostatistik Dr Pandu Riono.
"Perlu ada intervensi pemerintah secara serius. Kalau tidak hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit Covid-19. Prediksi ini merupakan salah satu bagian dari draf 'Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia', disusun oleh Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tanggal 27 Maret 2020, ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," katanya saat dikonfirmasi Suara.com pada Minggu (29/3/20202).
Draf 'Covid-19 Modelling Scenarios, Indonesia', ini kata Riono, FKM UI diminta langsung oleh Bappenas RI. Dalam penyusunan draf tersebut turut terlibat Pandu Riono, Iwan Ariawan, Muhammad N Farid dan Hafizah Jusril.
Saat ini, warga yang positif terinfeksi Covid-19 sudah mencapai 1.285 orang dengan angka kematian sudah mencapai 114 orang. Menurut Tim FKMUI, angka tersebut akan terus meningkat bila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.
"Perlu ada intervensi tingkat tinggi dari pemerintah," kata dia.
Ia mengatakan jenis-jenis tingkatan intervensi yang dilakukan dalam pencegahan penularan Covid-19 yang dimaksud Tim FKMUI seperti tanpa intervensi, intervensi rendah dengan jaga jarak sosial secara sukarela, membatasi kerumunan massa.
Berita Terkait
-
Nekat Mudik Lebaran ke Jawa Timur, Kalian Akan Diisolasi 14 Hari
-
Diduga Tertular Anaknya yang Baru dari Jakarta, Pasien Suspect Meninggal
-
Jokowi: Imbauan Larangan Mudik Saja Tak cukup, Harus Lebih Tegas
-
"Plan A" dan "Plan B" Lockdown Kota Bogor
-
Mau Lockdown, DPRD Sebut Anies Bisa Bunuh Warganya Jika Tak Berbekal Ini
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Bantuan Untuk Korban Bencana Sumatra Masih Berlanjut, Total Kemensos Telah Gelontorkan Rp 2,56 T
-
Menangguk Cuan di Musim Lebaran, Cerita Pekerja Proyek 'Banting Stir' Jadi Juragan Parsel di Cikini
-
Main Hujan Berujung Pilu, Bocah di Selong Hilang Terseret Arus Drainase di Dekat Sekolah
-
Kubu Gus Yaqut Persoalkan Kerugian Keuangan Negara Belum Jelas dalam Kasus Kuota Haji
-
Tabrakan Koridor 13, DPRD DKI Tak Terima Alasan Sopir Mengantuk: Direksi Transjakarta Akan Dipanggil
-
Viral Hobi Makan Gratis hingga Tipu Ojol, Wanita di Jakbar Kini Jadi Buruan Sudinsos!
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan
-
Pasar Parungkuda Catat Kenaikan Daging Ayam dan Cabai Jelang Puasa
-
Sudinsos Jakbar Buru Wanita Viral Hobi Makan Gratis dan Tak Bayar Ojol: Warga Resah