Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan wabah Covid-19.
Keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara lengkap merupakan bagian edukasi publik mengenai virus corona yang menghantui.
Hal ini menyusul mulai maraknya penolakan penguburan jenazah korban covid-19 dan stigma terhadap pekerja medis beberapa kali muncul di tengah masyarakat.
"Solidaritas, kesadaran, dan informasi lengkap adalah salah satu jalan keluar memerangi fenomena ketakutan dan stigma terhadap korban , jenazah, dan keluarga," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada Suara.com, Jumat (4/4/2020).
Persoalan ini penting untuk disikapi bersama antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyakat luas.
Beberapa organisasi keagamaan telah menyerukan kesadaran dan soldaritas untuk bahu membahu menyikapi fenomena ini. Butuh kerja sama semua pihak termasuk masyakat luas agar kejadian penolakan jenazah pasien yang meninggal positif Covid-19 tidak berulang.
"Oleh karennya dibutuhkan satu kebijakan terus temerus untuk membangun informasi yang lengkap dan sampai ke masyakat di segala lapisan guna membangun kesadran bersama," ujarnya.
Menurut Anam, pemerintah dapat mengajak kerjasama atau menggunakan otoritasnya kepada media yg menggunakan saluran publik, seperti televisi dan radio baik tvri ,RRI atau tv dan radio swasta. Waktu-waktu khusus/prime time agar menyiarkan informasi lengkap dan komperhensif.
Saluran media itu dibutuhkan agar informasi tersebut sampai, dimengerti dan akhirnya terbagun kesadaran bersama. Ini bisa menggunakan UU peyiaran atau UU lain yang berkaitan.
Baca Juga: Meski Dites Negatif, Jasad Bupati Morut Dimakamkan Ikuti Protokol Covid-19
"Selain itu juga dapat memanfaatkan jaringan RT dan RW agar menyebarkan informasi benar dan lengkap," tuturnya.
Bagi masyarakat luas, disarankan untuk saling bahu membahu menggunakan sosmed yang dimiliki untuk melawan ketakutan, stigma dan juga membangun kesadaran bersama.
Tanpa kerja sama semua pihak dalam menyebarluaskan informasi yang benar, lengkap dan membangun solidaritas, maka penanganan covid 19 tidak akan maksimal dan prosesnya tidak bisa cepat.
Berita Terkait
-
Egoisme dalam Fenomena Panic Buying
-
Bukannya di Rumah Saat Corona, 19 Pemuda di Jakarta Terciduk Main Warnet
-
3 Kali Tak Salat Jumat Berturut-turut karena Corona, Bagaimana Hukumnya?
-
Menolong Disebut Riya, Ussy Sulistiawaty Bilang Begini
-
Tentara Ikut Berjaga, Begini Kondisi 144 Jemaah Tablig Diisolasi di Masjid
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM