Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan wabah Covid-19.
Keterbukaan dalam menyampaikan informasi secara lengkap merupakan bagian edukasi publik mengenai virus corona yang menghantui.
Hal ini menyusul mulai maraknya penolakan penguburan jenazah korban covid-19 dan stigma terhadap pekerja medis beberapa kali muncul di tengah masyarakat.
"Solidaritas, kesadaran, dan informasi lengkap adalah salah satu jalan keluar memerangi fenomena ketakutan dan stigma terhadap korban , jenazah, dan keluarga," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada Suara.com, Jumat (4/4/2020).
Persoalan ini penting untuk disikapi bersama antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyakat luas.
Beberapa organisasi keagamaan telah menyerukan kesadaran dan soldaritas untuk bahu membahu menyikapi fenomena ini. Butuh kerja sama semua pihak termasuk masyakat luas agar kejadian penolakan jenazah pasien yang meninggal positif Covid-19 tidak berulang.
"Oleh karennya dibutuhkan satu kebijakan terus temerus untuk membangun informasi yang lengkap dan sampai ke masyakat di segala lapisan guna membangun kesadran bersama," ujarnya.
Menurut Anam, pemerintah dapat mengajak kerjasama atau menggunakan otoritasnya kepada media yg menggunakan saluran publik, seperti televisi dan radio baik tvri ,RRI atau tv dan radio swasta. Waktu-waktu khusus/prime time agar menyiarkan informasi lengkap dan komperhensif.
Saluran media itu dibutuhkan agar informasi tersebut sampai, dimengerti dan akhirnya terbagun kesadaran bersama. Ini bisa menggunakan UU peyiaran atau UU lain yang berkaitan.
Baca Juga: Meski Dites Negatif, Jasad Bupati Morut Dimakamkan Ikuti Protokol Covid-19
"Selain itu juga dapat memanfaatkan jaringan RT dan RW agar menyebarkan informasi benar dan lengkap," tuturnya.
Bagi masyarakat luas, disarankan untuk saling bahu membahu menggunakan sosmed yang dimiliki untuk melawan ketakutan, stigma dan juga membangun kesadaran bersama.
Tanpa kerja sama semua pihak dalam menyebarluaskan informasi yang benar, lengkap dan membangun solidaritas, maka penanganan covid 19 tidak akan maksimal dan prosesnya tidak bisa cepat.
Berita Terkait
-
Egoisme dalam Fenomena Panic Buying
-
Bukannya di Rumah Saat Corona, 19 Pemuda di Jakarta Terciduk Main Warnet
-
3 Kali Tak Salat Jumat Berturut-turut karena Corona, Bagaimana Hukumnya?
-
Menolong Disebut Riya, Ussy Sulistiawaty Bilang Begini
-
Tentara Ikut Berjaga, Begini Kondisi 144 Jemaah Tablig Diisolasi di Masjid
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya