Suara.com - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak seluruh negara mengakhiri politisasi dari virus corona. Hal ini terjadi sehari setelah WHO mendapat kecaman dari Presiden AS Donald Trump.
Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus membela pekerjaan WHO dan menyerukan diakhirinya politisasi Covid-19.
Trump mengatakan pada Selasa (7/4/2020) waktu setempat, ia akan mempertimbangkan untuk mengakhiri pendanaan AS untuk agensi tersebut.
Presiden AS itu menuduh WHO "sangat Cina-sentris" dan mengatakan mereka "benar-benar menghancurkan" respon pandemi mereka.
Dr Tedros sekarang menolak komentar itu, bersikeras mengatakan bahwa WHO dekat dengan setiap negara, dan buta warna.
Covid-19 pertama kali muncul Desember lalu di kota Wuhan di Cina, yang baru saja mengakhiri penutupan selama 11 minggu.
Seorang penasihat kepala WHO sebelumnya mengatakan bahwa kerja sama erat mereka dengan China telah "sangat penting" dalam memahami penyakit pada tahap awal.
Komentar Trump datang dalam konteks kritik terhadap penanganan pandemi pemerintahannya sendiri.
"Tolong, persatuan di tingkat nasional, tidak menggunakan poin Covid atau politik. Kedua, solidaritas jujur di tingkat global. Dan kepemimpinan jujur dari AS dan Cina. Yang paling kuat harus memimpin jalan dan tolong karantina politik Covid," kata Dr Tedros, Rabu (8/4/2020) waktu setempat, dilansir laman BBC, Kamis (9/4/2020).
Baca Juga: 12 Pasien COVID-19 Siap Mengisi Ruang Isolasi RSUD Kota Tarakan
Berbicara selama pengarahan Satuan Tugas Coronavirus harian di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan bahwa WHO tampaknya "sangat bias terhadap China".
"Mereka menyebutnya salah. Mereka benar-benar tidak menghiraukan. Dan kita akan menahan uang yang dihabiskan untuk WHO. Kita akan memegangnya dengan sangat kuat, dan kita akan melihatnya," katanya.
Seperti diketahui, AS adalah salah satu penyandang dana sukarela terbesar badan tersebut, dengan data WHO menunjukkan bahwa mereka berkontribusi 15 persen terhadap keseluruhan anggarannya.
Pada Rabu (8/4/2020), Dr Tedros telah mengecilkan ancaman finansial itu, dengan mengatakan, ia yakin bahwa pendanaan AS akan berlanjut.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya telah menambahkan suaranya untuk membela WHO.
Dia menggambarkan wabah koronavirus sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya" dan mengatakan penilaian apa pun tentang bagaimana penanganannya harus menjadi masalah di masa depan.
Berita Terkait
-
WHO Sebut Korea Selatan Juara dalam Penanganan Virus Corona, Indonesia?
-
Dinilai Gagal Cegah Pandemi, WHO Dapat Kritik Pedas dari Donald Trump
-
WHO Kecam Wacana Ilmuwan Jadikan Afrika Tempat Uji Coba Vaksin COVID-19
-
WHO Sebut Ibu Hamil Masuk Kelompok Rentan Terpapar Corona, Apa Solusinya?
-
Duh, Melania dan Donald Trump Kontras tentang Anjuran Pakai Masker
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!