Suara.com - Pemerintah Kenya memberlakukan lockdown atau karantina wilayah terhadap dua kamp pengungsi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di daerah tersebut.
Dilansir dari Aljazeera, Kamis (30/4/2020), dua kamp yang mengalami penguncian adalah Dadaab di Kenya timur, serta Kakuma di barat laut Kenya.
Dadaab berisikan 217 ribu pengungsi, sementara Kakuma lebih dari 190 ribu orang. Dua kamp itu menampung para pengungsi dari Somalia, Sudan Selatan, dan Ethiopia.
Philippa Crosland-Taylor dari CARE, organisasi internasional berbasis di Jenawa, menilai penerapan lockdown di dua wilayah itu merupakan langkah tepat dari Kenya.
Data menunjukan bahwa di Dadaab, kapasitas karantina dan penanganan medis terkait Covid-19 sangat minim. Apabila infeksi terjadi, kamp tersebut jelas-jelas bakal sangat kewalahan.
"Kemungkinan wabah virus corona akan menjadi bencana dengan kapasitas karantina hanya 2.000 orang di tempat," ujar Philippa Crosland-Taylor dilansir Aljazeera, Kamis (30/4/2020).
"(Di sana) hanya ada satu fasilitas kesehatan COVID-19 khusus, termasuk 110 tempat tidur untuk lebih dari 270.000 orang," tambahnya.
Secara nasional, Kenya tak memberlakukan lockdown penuh. Mereka lebih memilih menerapkan peraturan jam malam dan menutup akses keluar masuk dari Narobi, tiga kota pesisir, dan wilayah timur laut Mandera.
Pandemi Covid-19 juga mengubah pendekatan pemerintah Kenya dalam membantu para pengungsi. Suplai makanan kini hanya dikirim dua bulan sekali, setelah sebelumnya bisa berlangsung setiap pekan.
Baca Juga: Belajar Sejarah Islam, Muslim Indonesia Memiliki Banyak Keturunan di Afrika
Juru bicara badan pengungsi PBB Eujin Byun mengatakan hal itu dilakukan untuk meminimalisir kontak langsung antara penduduk dan pekerja kemanusiaan.
Demi menjaga ketentraman para pengungsi, Kenya juga menggunakan fitur aplikasi seperti WhatsApp untuk memberikan informasi terkini kepada orang-orang di kamp.
"Untuk mengurangi rasa takut dan panik di kamp pengungsi dan mencegah segala bentuk kesalahan informasi," kata Eujin Byun.
Berita Terkait
-
Update Virus Corona Global 30 April: Pasien Sembuh Tembus Satu Juta Orang
-
Hari Kedua Perpanjangan PSBB Bogor, Masih Banyak Pengendara yang Melanggar
-
Gejala Sangat Variatif, Inilah Alasan Dokter Sulit Mendiagnosis Covid-19
-
Inggris Jadi Negara Kedua dengan Kematian Covid-19 Tertinggi di Eropa
-
Sebelum Bunuh Istri, Suami di Bekasi Sempat Ajukan Bansos Corona ke RW
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO