Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat

Suara.com - Salah satu rekomendasi musyawarah besar (mubes) warga Nahdlatul Ulama (NU) mendorong adanya penolakan terhadap segala bentuk intervensi dari pihak di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara.

Steering Committee (SC) Mubes NU Lukman Hakim menegaskan kalau NU sebagai organisasi telah memiliki pengalaman panjang dalam menyelesaikan konflik internal.

"NU sudah memiliki pengalamannya sendiri sehingga kami sebagai warga NU cukup percaya diri bahwa para pengurus NU bisa menyelesaikan masalah ini. Karena itu kami memohon kepada pihak-pihak di luar NU, pemerintah misalnya, negara, atau siapapun juga untuk mampu menahan diri tidak melakukan intervensi," kata Lukman saat konferensi pers di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2025).

Mantan Menteri Agama itu meminta setiap pihak di luar NU untuk membiarkan PBNU menyelesaikan persoalan internalnya secara sendiri. Pernyataan itu disampaikan karena, kata Lukman, ada pihak tertentu yang berencana mengajukan susunan pengurus baru PBNU ke Kementerian Hukum.

"Kami mendengar ada pihak-pihak yang mengajukan ke, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapatkan SK. Lalu nanti pihak yang lain juga akan melakukan. Jadi kami mohon pemerintah mampu menahan diri untuk tidak melakukan intervensi," ucapnya.

Salah satu cara untuk cepat menyelesaikan konflik internal tersebut, hasil dari mubes warga NU juga merekomendasikan agar Muktamar ke-35 NU segera diselenggarakan pada 2026 nanti. Apabila Muktamar yang dipercepat tidak tercapai, maka diselenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai dengan peraturan dalam AD/ART.

Terkait desakan percepatan muktamar tersebut, Lukman menyampaikan kalau tidak ada batas waktu asalkan bisa dilakukan secepatnya.

"Kita tidak memberikan batasan eksplisit, tapi muktamar yang dipercepat itu adalah cara untuk sesegera mungkin menyelesaikan persilisihan, perseturuan di antara para pihak ini. Jadi biarlah kita selesaikan secara beradab di forum permusyawaratan tertinggi yang diatur oleh ADART yaitu muktamar," kata Lukman.