Suara.com - Pemprov DKI Jakarta mengakui kesulitan menyediakan kebutuhan pokok untuk paket Bantuan Sosial (Bansos) tahap 1. Bahkan, Pemprov harus membeli sembako tersebut dari koperasi.
Hal ini diungkap oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin. Selain koperasi, ia juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail dan lembaga penyedia barang untuk paket bantuan bagi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) di Jakarta yang terdampak covid-19.
"Jadi kita meminta bantuan sebenarnya enggak cuma ke retail tapi koperasi dan beberapa lembaga," ujar Arief di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Arief mengatakan untuk Bansos tahap dua, ia menyanggupi bisa memenuhi semua kebutuhan hanya dari pihaknya tanpa bekerja sama dengan pihak manapun. Sebab, berbeda dengan Bansos tahap 1, ia menyebut waktu untuk persiapan lebih panjang.
"Fase kedua enggak, kita independen," jelasnya.
Arief menyebut saat tahap 1, pihaknya hanya memiliki waktu jeda satu hari untuk mempersiapkan barang. Imbasnya, terjadi keterlambatan penyedian bantuan di berbagai lokasi.
"Karena ada waktunya. Kalau yang pertama itu cuma satu hari persiapannya, kalau kedua ini kita punya waktu, jadi kita bisa siapkan sendiri walaupun lebih banyak," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO