Suara.com - Tidak seperti warga Amerika Serikat yang berunjuk rasa agar kebijakan lockdown segara dicabut, warga Australia sepertinya masih merasa nyaman berada di rumah.
Kendati pemerintah Negeri Kanguru sejauh ini diklaim berhasil menurunkan angka infeksi COVID-19, sebagian besar warganya masih enggan beraktivitas di luar ruangan.
Dilansir dari ABC, sebuah survei yang dilakukan Vox Pop Labs terhadap 2.225 orang menunjukkan warga Australia masih memandang pandemi virus Corona sebagai ancaman serius.
Survei menunjukkan, hanya 12 persen masyarakat yang berani menghadiri acara atau kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan.
Sementara hanya sekitar 20 persen warga yang berani berpergian menggunakan jasa penerbangan komersial. Sedangkan untuk kegiatan kecil seperti datang ke bar dan restoran, hanya 40 persen masyarakat yang berani melakukan itu.
Temuan itu sejalan dengan anggapan Dr. Anne-Marie Turner. Dia menganggap krisis kesehatan yang melanda dunia telah membuat masyarakat Australia nyaman berada di rumah.
"Anda tahu, dengan berada di rumah, Anda mengurangi potensi terekspos virus ini. Anda dapat mengendalikan lingkungan Anda sendiri," kata Dr. Turner dilansir ABC, Rabu (6/5/2020).
Lebih jauh, survei dari Vox Pop Labs juga menunjukan bahwa 41 persen masyarakat Australia meyakini kehidupan normal selepas pandemi COVID-19 baru akan terjadi dalam 12 bulan ke depan.
Hanya 23 persen masyarakat yang percaya bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kehidupan normal bisa kembali bergulir sekitar enam bulan ke depan.
Baca Juga: Sebelum Pulang ke RI, 14 ABK Terdampar di Korsel Jalani Karantina Covid-19
Hasil survei tersebut mnejadi masalah tersendiri bagi pemerintah Australia yang berencana untuk mencabut kebijakan lockdown.
Setelah menerapkan lockdown parsial dan meniadakan aktivitas ekonomi sejak 25 Maret lalu, Australia sudah mulai mengendurkan kebijakan di akhir April.
Pemerintah telah membuka Pantai Bondi dan dua pantai tetangganya di Sydney. Pembukaan itu hanya diberlakukan untuk warga setempat setelah sebulan lalu mengalami penutupan.
"Untuk membuat orang Australia kembali bekerja, kita harus membuat orang Australia kembali bekerja di ekonomi yang aman," kata Perdana Menteri Scott Morrison.
"Kami berusaha menemukan seperti apa perekonomian yang aman itu, sehingga kami dapat bergerak ke arah sana," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Digaji Rakyat tapi Maling, Birokrat dan BUMN Nakal Siap-siap Kena Sikat
-
Rumah Sentul Jadi Materi Pemeriksaan, Febrie Klaim Sudah Dihibahkan ke Anaknya
-
Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
-
Prabowo Pasang Badan untuk Petani, Minta Pengkritik Harga Beras Tanam Padi Sendiri
-
Hotman Paris: Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Tapi Isinya Milik Orang Lain
-
Didampingi Hotman Paris, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lolos dari Penahanan Usai Diperiksa 10 Jam
-
Dosen UGM Diancam Sebar Data Pribadi hingga Dilacak Lewat Google Maps Usai Kritik Menteri PU
-
Hadiri Rakorwil PSI Bengkulu, Kaesang Pangarep: Masa Gajah Kalah dari yang Lain?
-
Balita Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri, Kemen PPPA Usul Asesmen Pengasuhan Sebelum Menikah
-
Terekam CCTV dan Viral di Medsos, Remaja Pengancam Pakai Golok di Citeureup Diringkus Polisi