Suara.com - Presiden Joko Widodo nampaknya harus memikirkan ulang wacana meminta masyarakat Indonesia untuk 'berdamai' dengan virus Corona selama vaksin yang efektif belum ditemukan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kekinian telah mengutuk konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang mulai digaungkan berbagai negara dalam mengelola pandemi Covid-19.
Menurut direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, Dr. Michael Ryan, negara-negara yang berpikir bahwa 'berdamai' dengan virus Corona akan secara ajaib menciptakan kekebalan kelompok adalah pemikiran yang keliru.
Langkah-langkah melonggarkan lockdown di mana pemerintahan suatu negara belum benar-benar melakukan sesuatu dalam memerangi Covid-19 disebutnya amat berbahaya.
Dr. Ryan menjelaskan, konsep herd immunity sejatinya digunakan untuk menghitung berapa banyak vaksin yang harus disebar di suatu populasi untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi.
"Kita perlu hati-hati saat menggunakan istilah-istilah ini di sekitar infeksi alami pada manusia," kata Dr. Ryan dikutip dari The Hindu, Minggu (17/5/2020).
"Karena hal ini justru dapat menyebabkan akibat yang sangat brutal, yang tidak menempatkan orang, kehidupan, dan penderitaan di tempat semestinya," tambahnya.
Konsep herd immunity bisa diartikan sebagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus dengan membiarkan populasi terpapar.
Mereka diharapkan bisa mendapatkan imunitas atau kekebalan alami sehingga virus hilang dengan sendirinya.
Baca Juga: Sisi Positif Wabah Corona, Warga Makin Sadar Budaya Antre
Namun, konsep yang kini mulai digaungkan berbagai negara, mendapat kritik dari para peneliti.
Pasalnya, strategi herd immunity dinilai bakal menimbulkan banyak korban meninggal sebelum kekebalan kelompok bisa tercapai.
"Ini adalah penyakit serius, ini adalah musuh publik nomor satu. Kami telah mengatakan ini berulang kali. Tidak ada yang aman sampai semua orang aman," tegas Dr. Ryan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada, Kamis (7/5/2020), sempat mengisyaratkan kepada masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan covid-19 selama vaksin belum ditemukan.
Kendati demikian, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih belum dicabut. Pemerintah dikatakan tengah mempertimbangkan pelonggaran.
"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya," ujar Jokowi.
"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
Terkini
-
SBY Bicara soal Demo 10 Hari Terakhir: Menyadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan
-
Kekayaan Bos Gudang Garam Terjun Bebas, Video Badai PHK Massal Viral!
-
Deodoran hingga Celana Dalam Delpedro Nyaris Disita Polisi, Lokataru: Upaya Cari-cari Kesalahan!
-
Geger Jaket Berisi Ratusan Butir Peluru di Sentani Jayapura, Siapa Pemiliknya?
-
Dikenal Licin, Buronan Asal Maroko Kasus Penculikan Anak Tertangkap usai Sembunyi di Jakarta
-
Prabowo Pertahankan Kapolri usai Ramai Desakan Mundur, Begini Kata Analis
-
Icang, Korban Congkel Mata di Bogor Meninggal Dunia
-
Gibran Dikritik Habis: Sibuk Bagi Sembako, Padahal Aksi Demonstrasi Memanas
-
Wajib Skrining BPJS Kesehatan Mulai September 2025, Ini Tujuan dan Caranya
-
Muktamar PPP Bursa Caketum Memanas: Husnan Bey Fananie Deklarasi, Gus Idror Konsolidasi Internal