Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB, Ferdinand Heran

Suara.com - Presiden Jokowi atau Jokowi menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menanggapi hal ini, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merasa heran dan memberikan kritik keras.

Menurut Ferdinand, meskipun belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi terkait pelonggaran PSBB. Tapi pada kenyataannya di lapangan sudah terjadi relaksasi.

Kritik ini disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean2, yang diunggah pada Senin (18/5/2020).

"Belum ada kebijakan resmi pelonggaran PSBB, tapi prakteknya sudah berjalan..!!" cuit Ferdinand yang menunjukkan tautan artikel dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam cuitan sebelumnya, Ferdinand juga mempertanyakan hal yang sama kepada Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto

Sebelumnya, Achmad Yurianto pun menegaskan, pemerintah tidak melakukan pelonggaran atau relaksasi terhadap penerapan PSBB.

Ferdinand berkomentar, "Terus yang terjadi sekarang ini apa pak? Pura-pura pembatasan?"

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB saat Rapat Terbatas (Ratas) melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5) dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Matahari Lockdown Adalah Fenomena Alam Biasa, Tak Bikin Bumi Beku

Karena jangan muncul nanti dikeliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum," tutur Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pelonggaran PSBB baru sebatas rencana dan skenario belum ada kebijakan resminya.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan," ucap Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap dilarang mudik lebaran.

"Dalam minggu ini maupun minggu ke depan ke depannya lagi, 2 minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," tutur Jokowi.

Perlu diingat juga, lanjut Presiden, bahwa yang dilarang itu mudiknya, bukan transportasinya.

"Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Presiden.