Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan buka sekolah di masa wabah virus corona. Wakil Presiden Maruf Amin mengakui metode pembelajaran secara daring atau online selama pandemik COVID-19 kurang optimal.
Pembukaan sekolah itu dilakukan di daerah zona hijau dengan syarat sesuai protokol kesehatan.
Maruf Amin menilai belajar secara daring tidak semaksimal jika dilakukan secara konvensional melalui tatap muka langsung antara guru dan murid, karena ada keterbatasan akses komunikasi dalam kegiatan belajar dan mengajar.
"Memang pendidikan melalui online itu tidak maksimal, banyak daerah yang tidak melakukan pendidikan secara online, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena kesulitan komunikasi. Oleh karena itu memang harus ada tatap muka," kata Maruf Amin dalam telekonferensi pers dari Jakarta, Senin (8/6/2020).
Di masa pandemik COVID-19, ketika Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kegiatan belajar secara daring menjadi salah satu solusi agar pembelajaran tetap berjalan.
Namun, pelaksanaannya di bidang pendidikan, banyak sekolah khususnya di daerah tidak dapat menjalankan pembelajaran secara daring, antara lain karena keterbatasan akses internet.
Oleh karena itu, lanjut Wapres, Pemerintah menyiapkan skenario agar pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat dilakukan di daerah-daerah yang tidak berstatus rawan terhadap penyebaran COVID-19.
"Maka yang disepakati, yang paling aman, paling konservatif, yaitu sekolah yang (akan) dibuka itu yang daerah hijau yang sekarang sudah sekitar 98 kabupaten-kota yang masuk hijau; sementara yang kuning apalagi yang merah, itu belum dibuka," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan alternatif kebijakan di bidang pendidikan selama pandemik COVID-19 yakni membuka kembali sekolah konvensional untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Sementara untuk sekolah dasar (SD) dipertimbangkan untuk belum dibuka.
Baca Juga: Pasien Positif Corona 8 Juni Melesat 847 Kasus, Jadi 32.033 Orang
"Mungkin juga yang akan dipertimbangkan itu SD tidak dulu (dibuka), tetapi SMP dan SMA masih digodok," tambahnya.
Pertimbangan pembukaan kembali sekolah tersebut juga harus menerapkan protokol kesehatan, antara lain dengan mengatur jarak fisik antarsiswa, memiliki ketersediaan sanitasi atau air bersih, menggunakan masker atau face shield, serta menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun.
"Sekolah itu harus memiliki sanitasi yang cukup artinya sudah ada air bersih di sekolahnya itu, kemudian jumlah siswa per kelas harus setengahnya, lalu pengawasan dan persiapannya juga lebih ketat," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu