Suara.com - Selain sektor ekonomi informal dan pekerja harian, penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang paling terdampak akibat wabah Covid-19. Mereka memiliki kebutuhan khusus yang masih kurang perhatian dalam kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi.
Hal itu menjadi temuan dari kajian Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19.
“Difabel menjadi masyarakat yang paling rentan di masa pandemi ini, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan yang inklusif sesuai dengan ragam disabilitasnya,” kata Jonna Aman Damanik dari perwakilan Institut Inklusif Indonesia yang tergabung dalam jaringan pada Selasa (9/6/2020).
Jonna menjelaskan, krisis Virus Corona telah berdampak negatif bagi setidaknya 80,9 persen responden difabel dari total 1.683 responden di Indonesia.
Fakta tersebut merupakan salah satu temuan dalam kajian cepat yang dilakukan secara daring oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon Covid-19 pada 10-24 April 2020. Kajian cepat itu melibatkan 1.683 responden yang mewakili seluruh ragam disabilitas dari 216 Kota/Kabupaten di 32 provinsi di Indonesia.
Dari total responden, hanya 60,55 persen memperoleh informasi yang cukup mengenai Covid-19 dan protokol pencegahannya. Hanya sekitar 30 persen yang memahami dan mendisiplinkan protokol pencegahan. Sementara, 11,6 persen responden mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta yang mengakibatkan kerentanan terpapar Covid-19.
"Kaji cepat ini juga menemukan dampak ekonomi yang sangat serius, di mana sekitar 86 persen responden yang bekerja di sektor informal mengalami pengurangan pendapatan mencapai 50- 80 persen selama pandemi terjadi," ujarnya.
Menilik penerimaan jaring pengaman sosial, hanya 35,40 persen responden mendapatkan subsidi listrik; 5,16 persen memperoleh subsidi PAM/PDAM; 4,53 persen yang menerima BLT; 11,36 persen yang menerima BPNT; dan 13,03 persen untuk penerimaan PKH (program keluarga harapan). Sementara itu, partisipasi penyandang disabilitas pada program ketenagakerjaan padat karya hanya mencapai 1,95 persen.
Melihat rendahnya penerimaan program jaring pengaman sosial, bisa dipastikan bahwa ekonomi difabel, terutama sektor informal, membutuhkan perhatian serius dalam pemulihannya.
Baca Juga: Dampak Pandemi Covid-19, Jumlah Donatur Pada Lembaga Zakat Berkurang
"Terlebih hanya kurang dari 5 persen responden yang berkegiatan ekonomi mempunyai literasi keuangan yang baik dan memiliki uang untuk dicadangkan," tuturnya.
Kaji cepat ini pun menemukan terputusnya difabel terhadap berbagai layanan publik seperti layanan terapi, berbelanja, berkegiatan sosial. Bahkan hingga di sektor pendidikan, di mana sekolah luar biasa yang tidak mempunyai cukup sarana untuk melakukan pembelajaran daring maupun jarak jauh, meniadakan proses pembelajaran. Selain itu, akses platform pembelajaran online juga menjadi kendala serius yang ditemukan.
Selain mengidentifikasi dampak Covid-19, kaji cepat ini juga memetakan potensi kontribusi difabel dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Ditemukan sekitar 64 persen responden yang menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dengan beragam kapasitas dan potensi yang dimiliki.
"Bahkan, di beberapa daerah, organisasi difabel telah mulai aktif bersama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk turut mengedukasi masyarakat, serta mendukung data untuk penyaluran bantuan sosial," katanya.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati mengapresiasi kerja-kerja dari organisasi difabel. Menurutnya, dalam situasi pandemi, hasil asesmen ini sangat penting bagi penyandang disabilitas.
"Ini penting untuk memastikan seluruh protokol tatanan normal baru inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, agar mereka tetap produktif, berdaya dan aman dari Covid-19," katanya.
Berita Terkait
-
Menurunnya Moda Transportasi Pada Masa Pandemi Covid-19
-
Mati Suri Usaha Sound System Saat Covid Hingga Jual Alat Agar Dapur Ngebul
-
Diadang Pandemi, Penataan Pantai Baron Tahun Ini Dibatalkan
-
Penghuni Terdampak Pandemi, Rusunawa Karangjerek Bebas Iuran Sewa
-
Dihantam Pandemi, Harga Cabai Keriting Anjlok Rugikan Petani Kulon Progo
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM
-
Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM
-
Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun
-
Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan