Suara.com - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyarankan agar dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan tidak hukum atau dibebaskan.
Menurutnya, jika sidang ini dilanjutkan justru malah menjadi peradilan sesat.
Bukan tanpa alasan Refly menyampaikan pernyataan tersebut. Pernyataan itu muncul saat ia bertamu ke rumah Novel.
Ia pun melemparkan pertanyaan kepada Novel terkait dua pelaku penyiraman air keras.
"Dalam pertemuan itu saya nanya sama mas Novel. Itu mas Novel yakin gak yang nyiram dua orang itu? Nah saya kan sebagai orang hukum, saya selalu ingin hukum ditegakkan tidak boleh menyalahkan orang tidak salah, tidak boleh membenarkan orang yang salah. Nah dia (Novel) sendiri gak yakin katanya," kata Refly kepada Suara.com, Selasa (16/6/2020).
Menurutnya, Novel tak yakin bahwa dua pelaku yang saat ini sedang dalam proses peradilan adalah pelaku penyiram air keras ke tubuhnya.
Mendengar hal itu, Refly lantas berpendapat agar dua pelaku tersebut dibebaskan saja karena kalau dilanjutkan akan menjadi peradilan sesat.
"Saya bilang kalau begitu pesan kepada masyarakat tidak dihukum seberat-beratnya orang itu malah dibebaskan. Karena justru nanti peradilan sesat kalau menghukum orang yang tidak salah. Jadi harus dicari orang yang memang melakukan," tuturnya.
Refly mengklaim, Novel sudah mengamini pendapatnya tersebut. Refly sendiri menilai tuntutan hukuman 1 tahun bui terhadap salah satu pelaku penyiram Novel sangat janggal.
Baca Juga: Isu Utama Sidang Kasus Novel Tertutup Trend Bintang Emon Diserang Buzzer
"Nah saya bilang kalau memang bukan dia dan tuntutan satu tahun itu saya pakai bahasa positif aja seperti menunjukkan keraguan jaksa bahwa orang itu bukan pelaku sesungguhnya. Karena itu dibebaskan dicari siapa pelaku sesungguhnya," ujarnya.
Kendati begitu, meski menyampaikan saran agar dua pelaku dibebaskan, mereka masih bisa dijerat dengan hukuman lain. Misalnya seperti melakukan kebohongan hingga menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan.
"Orang itu tetap bisa diproses kejahatan lain yaitu melajukan kebohongan ya kan menghalangi proses keadilan ya menutup nutupi proses penyeledikan penyidikan melakukan rekayasa kasus. Itu soal lain, tapi kalau soal penyiraman dia gak bisa dihukum karena dia bukan pelaku yang sesungguh," tandasnya.
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka