Suara.com - Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan mengenai pengendalian sistem transportasi guna mencegah penyebaran virus corona covid-19 di Tanah Air. Aturan itu termaktub dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Peraturan tersebut mengatur sejumlah hal, diantaranya pengendalian transportasi di daerah seluruh Indonesia, pengendalian transportasi di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi mudik. Selain itu, aturan tersebut mengatur kapasitas penumpang di setiap moda transportasi.
"Di situ kami mengatur juga mengenai bagaimana kapasitas dari penumpang pada tiap moda transportasi," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan di akun Youtube BNPB, Rabu (17/6/2020).
Adita mentebut, peraturan itu tidak mengatur secara detil mengenai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Misalnya saja Provinsi DKI Jakarta yang sudah menerapkan hal tersebut.
"Jadi kalau ada pertanyaan kalau masuk Jakarta sudah leluasa atau tidak? Yang pertama, pasti harus sehat, tadi syarat dari gugus tugas itu harus terpenuhi. Kemudian yang kedua saat ini DKI masih menerapkan yang namanya SIKM tadi, ya, tentunya kami harus mengikuti syarat itu," jelasnya.
Adita menambahkan, syarat SIKM di DKI Jakarta dalam aturan itu tetap berlaku. Pasalnya, seseorang harus dinyatakan sehat ketika memasuki suatu kawasan.
"Jadi memang masih ada hal-hal yang harus dipenuhi, karena pandemi belum selesai ya. Dan kita juga harus menyadari bahwa perjalanan harus tetap aman, harus tetap bisa melindungi yang sehat, orang yang sakit harus disembuhkan, kan gitu ya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Prabowo Pantau Kasus 3 Peserta SPPI Tewas saat Latsarmil, Pemerintah Siapkan Evaluasi
-
Cegah Badai PHK Akibat Harga Gas, Dasco Pastikan Pemerintah Berpihak pada Buruh
-
Dulu Dicibir Kini Dipuji, Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen di Survei Kompas
-
Detik-detik Gempa Venezuela Mengguncang Pesawat di Bandara Simon Bolivar
-
Pendanaan MBG Dinilai Langgar Konstitusi, BEM UI Ajukan Amicus Curiae ke MK
-
BPKH Buka Rekrutmen Terbuka 2026: Sediakan 9 Posisi Strategis, Cek Syaratnya di Sini
-
Resmi! Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru Jabat Kapolda Papua Barat, Ini Sosoknya
-
Jokowi Disebut Bawa Misi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Apa Kata Istana?
-
Tilap Rp7,6 Miliar, Duo Penipu Haji Mujamalah VIP Diringkus Sebelum Kabur ke Luar Negeri
-
KPK Limpahkan Perkara Tersangka Terakhir Kasus Suap Impor di Bea Cukai ke Tahap Penuntutan