Suara.com - Sejak merebaknya virus corona Covid-19 di Indonesia, penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta telah ditunda. Uang komitmen atau commitment fee 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar yang sudah disetor kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) pun diminta untuk segera ditarik.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan pihak Pemprov DKI mengaku belum diminta untuk menarik uang itu oleh Gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap saat rapat komisi E kemarin.
Terkait belum adanya arahan ini, Anggara menilai Anies tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menarik kembali uang tersebut.
“Di dalam rapat, pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut. Ada apa?” ujar Anggara kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).
Padahal, kata Anggara, rakyat sedang butuh uang itu karena situasi sedang sulit akibat pandemi. Penolakan terhadap Formula E sendiri sudah diutarakan sejak awal karena dianggap ada urusan lain yang lebih penting dengan uang itu.
“Ini adalah tentang keberpihakan dan kepantasan. Sejak awal Fraksi PSI konsisten menolak penyelenggaraan Formula E. Apalagi sekarang ada pandemi covid yang membuat jutaan rakyat Jakarta hidup kesusahan dan anggaran pemerintah defisit," jelasnya.
Berdasarkan pengakuan pihak Pemprov, besaran commitment fee ini akan terus meningkat sebesar 10 persen tiap tahunnya. DKI sendiri sudah berkontrak menjadi tuan rumah selama lima tahun.
Sistem commitment fee ini juga disebutnya akan membuat DKI tak bisa meraup untung di tiap penyelenggaraannya. Pasalnya setelah selesai balapan, commitment fee tak dikembalikan.
Beda lagi dengan bank garansi yang akan dibayar sebesar Rp 423 miliar oleh Jakpro. Usai balapan uang akan dikembalikan karena hanya berfungsi sebagai jaminan penyelenggaraan acara.
Baca Juga: Cerita dr Aris Tiap Hari Rawat Pasien Covid, Ingin Istirahat Tapi Tak Bisa
“Uang commitment fee tidak otomatis dikembalikan jika acara urung dilaksanakan. Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure berupa darurat bencana pandemi covid. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kerja di Jakarta, Dua Warga Lebak Banten Dinyatakan Terjangkit Corona
-
Wanita Lebih Berisiko Alami Kesepian daripada Pria, Ini Alasannya!
-
Berisiko Sebarkan Covid-19, Tutup Dudukan Toilet sebelum Menyiram!
-
Terus Menanjak, Korban Meninggal Virus Corona di Iran Tembus 9.000
-
Ampuh Ringankan Gejala Virus Corona, Seperti Apa Obat Dexamethasone?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT