Suara.com - Sejak merebaknya virus corona Covid-19 di Indonesia, penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta telah ditunda. Uang komitmen atau commitment fee 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar yang sudah disetor kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) pun diminta untuk segera ditarik.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan pihak Pemprov DKI mengaku belum diminta untuk menarik uang itu oleh Gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap saat rapat komisi E kemarin.
Terkait belum adanya arahan ini, Anggara menilai Anies tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menarik kembali uang tersebut.
“Di dalam rapat, pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut. Ada apa?” ujar Anggara kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).
Padahal, kata Anggara, rakyat sedang butuh uang itu karena situasi sedang sulit akibat pandemi. Penolakan terhadap Formula E sendiri sudah diutarakan sejak awal karena dianggap ada urusan lain yang lebih penting dengan uang itu.
“Ini adalah tentang keberpihakan dan kepantasan. Sejak awal Fraksi PSI konsisten menolak penyelenggaraan Formula E. Apalagi sekarang ada pandemi covid yang membuat jutaan rakyat Jakarta hidup kesusahan dan anggaran pemerintah defisit," jelasnya.
Berdasarkan pengakuan pihak Pemprov, besaran commitment fee ini akan terus meningkat sebesar 10 persen tiap tahunnya. DKI sendiri sudah berkontrak menjadi tuan rumah selama lima tahun.
Sistem commitment fee ini juga disebutnya akan membuat DKI tak bisa meraup untung di tiap penyelenggaraannya. Pasalnya setelah selesai balapan, commitment fee tak dikembalikan.
Beda lagi dengan bank garansi yang akan dibayar sebesar Rp 423 miliar oleh Jakpro. Usai balapan uang akan dikembalikan karena hanya berfungsi sebagai jaminan penyelenggaraan acara.
Baca Juga: Cerita dr Aris Tiap Hari Rawat Pasien Covid, Ingin Istirahat Tapi Tak Bisa
“Uang commitment fee tidak otomatis dikembalikan jika acara urung dilaksanakan. Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure berupa darurat bencana pandemi covid. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kerja di Jakarta, Dua Warga Lebak Banten Dinyatakan Terjangkit Corona
-
Wanita Lebih Berisiko Alami Kesepian daripada Pria, Ini Alasannya!
-
Berisiko Sebarkan Covid-19, Tutup Dudukan Toilet sebelum Menyiram!
-
Terus Menanjak, Korban Meninggal Virus Corona di Iran Tembus 9.000
-
Ampuh Ringankan Gejala Virus Corona, Seperti Apa Obat Dexamethasone?
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
Terkini
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS