Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan khittah PPDB berdasarkan nilai. Permintaan ini sehubungan dengan adanya keputusan PPDB pakai usia yang memantik pro-kontra masyarakat.
Melalui akun Twitter-nya @FerdinandHaean3, ia pun meminta agar Anies Baswedan bersedia meninjau kembali peraturan PPDB berdasarkan usia yang dinilai tidak adil.
"Gubernur @aniesbaswedan mohon tinjau ulang kebijakan penerimaan murid baru di Jakarta. Kembalikan dunia pendidikan ke khittahnya yaitu nilai bukan usia," tulis @FerdinandHaean3.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah membelokkan makna pendidikan. Ia pun sepakat agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta kembali menggunakan nilai sebagai tolak ukur, bukan usia seperti sekarang.
"Menjadikan usia sebagai acuan benar-benar menghilangkan keadilan sosial & membelokkan makna pendidikan itu sendiri," katanya.
Perlu diketahui, terdapat empat kriteria yang diterapkan pada PPDB untuk SMP dan SMA tahun ajaran 2020/2021. Kriteria tersebut meliputi sistem zonasi atau jarak dari rumah ke sekolah, usia calon peserta didik baru, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
Kebijakan ini pun sontak menuai protes dari kalangan orang tua dan wali murid. Sejumlah orang tua siswa bahkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa (23/6/2020).
Sebelumnya, Ferdinand juga mencuit tentang kebijakan PPDB pakai usia. Ia menyindir Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah urusan sekolah, bukan urusan pernikahan sehingga tak ada sangkut-pautnya dengan usia.
"Saya tidak menemukan keluhan warga di daerah lain atas penerimaan siswa baru tahun 2020. Hanya di Jakarta yang menggunakan usia sebagai patokan. Nies, ini sekolah, nilai yang harus jadi acuan, bukan umur karena ini bukan mau menikah. Jangan jadi lomba tua @aniesbaswedan @DKIJakarta," katanya.
Baca Juga: DPRD Sebut PPDB DKI Jalur Zonasi Pakai Seleksi Usia Diskriminatif
Berita Terkait
-
PPDB Jabar 2026 Kacau, Dedi Mulyadi Semprot Dinas Pendidikan: Seperti Ikan Gurame di Laut!
-
Ferdinand: Polri Tetap di Bawah Presiden, Jangan Kerdilkan Institusi
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Ferdinand PDIP Olok-olok Logo Baru PSI: Gajah Itu Gemuk, Lemot, Bisa Diseruduk Banteng!
-
Blak-blakan Sindir Kadernya Penjilat, Ferdinand PDIP Tertawai Logo Baru PSI: Benar-benar Kocak!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Daerah Masih Kekurangan Dokter, Menkes Nilai AI Belum Bisa Jadi Solusi
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara