Viral 2 Sekolah di Sumbar Disegel Warga Gegara PPDB 2025, Hari Pertama Sekolah Jadi Masalah!

Suara.com - Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026 di Sumatera Barat (Sumbar), diwarnai insiden mengejutkan dan viral di media sosial. Dua sekolah di Sumbar disegel warga, masing-masing di Kota Padang dan Bukittinggi. Semoga gara-gara buntut dari kekecewaan terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB 2025).

Insiden pertama terjadi di SMP Negeri 34 Padang, Senin (14/7/2025) pagi. Ratusan siswa tertahan di luar gerbang karena sekolah digembok oleh oknum warga yang mengklaim sebagai kepala waris lahan sekolah tersebut. Aksi ini diduga dipicu oleh tidak diterimanya empat anak kemenakan pelaku sebagai siswa baru.

"Seorang warga menggembok sekolah karena anak kemenakannya tidak diterima masuk. Ia juga merupakan kepala waris atas lahan yang saat ini telah menjadi lokasi SMP 34," ujar Kepala SMP Negeri 34 Padang, Mimiati.

Proses belajar sempat terganggu selama dua jam, mulai pukul 07.00 hingga 09.00. Situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah polisi dan Satpol PP turun ke lokasi untuk mediasi dan membuka kembali akses masuk.

Mimiati menegaskan, pihak sekolah tidak dapat menambah kuota karena sistem PPDB 2025 sudah dikunci secara nasional. "SPMB 2025 secara sistem tidak mengizinkan penambahan siswa. Kami mengikuti aturan pusat yang mengunci jumlah rombel sesuai dengan kapasitas dan zonasi," jelasnya.

Sementara itu, kejadian serupa juga terjadi di SMA Negeri 5 Bukittinggi pada hari yang sama. Puluhan warga dari Kelurahan Garegeh menggembok pintu gerbang sekolah. Aksi ini dipicu oleh 35 siswa lokal yang tak diterima, meski mereka berasal dari wilayah zona sekolah tersebut.

“Kami minta hak didik anak kemenakan kami sesuai Permendikbud. Mohon kepada dinas terkait agar tidak mempersulit anak masuk sekolah di Bukittinggi,” kata pengurus Parik Paga Kurai, Sutan Rajo Bujang.

Sutan menyebut, sekolah berdiri di atas tanah ulayat Kurai dan sebelumnya ada kesepakatan bahwa satu kelas akan diprioritaskan untuk siswa lokal. Namun, menurut warga, komitmen itu diabaikan. Bahkan, data tokoh masyarakat menyebutkan total ada 177 siswa lokal di Bukittinggi yang tidak diterima di sekolah negeri tahun ini.