Suara.com - Jumlah pemeriksaan spesimen pasien virus corona covid-19 pada Minggu (28/6/2020), hanya 17.230 spesimen.
Angka tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni 20.000 pemeriksaan spesimen setiap hari.
Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto memaklumi hal tersebut, karena banyak laboratorium yang libur pada akhir pekan.
"Kami memaklumi pada setiap hari libur, beberapa laboratorium khususnya laboratorium rumah sakit dan beberapa laboratorium di luar jejaring Kementerian Kesehatan tidak operasional," kata Achmad Yurianto dari Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Yuri merinci, 17.230 spesimen ini didapat dari 7,067 orang yang spesimennya diperiksa hari ini.
Kemudian spesimen itu diperiksa menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 Laboratorium RT-PCR, Test Cepat Melokuler (TCM) di 101 lab TCM dan 262 laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) yang tetap aktif pada akhir pekan.
"Oleh karena itu hasil yang kita dapatkan sebagian besar adalah dari laboratorium jejaring kementerian kesehatan dan beberapa laboratorium lain yang tetap operasional selama 7 hari dalam seminggu," ucapnya.
Dengan demikian, total spesimen yang sudah diperiksa adalah 770.600 spesimen dari 456,636 orang sejak kasus pertama covid-19 hingga hari ini.
Dari spesimen yang diperiksa hari ini didapatkanlah angka 1.198 orang positif, sehingga menambah kasus positif virus corona secara akumulatif sejak kasus pertama menjadi total 54.010 orang.
Baca Juga: Kata LIPI, Tes Spesimen Covid-19 Idealnya Satu Persen dari Populasi
"Hasil pemeriksaan hari ini positif meningkat sebanyak 1198 sehingga totalnya menjadi 54.010," tutur Yuri.
Dari jumlah itu, Yuri menyebut ada tambahan 34 orang meninggal sehingga total menjadi 2.754 jiwa meninggal dunia.
Kemudian, ada tambahan 1.027 orang yang sembuh sehingga total menjadi 22.936 orang lainnya dinyatakan sembuh.
Sementara Orang Dalam Pemantauan yang masih dipantau 47.658 ODP, dan PDP menjadi 14.712 orang.
Yuri menegaskan semua ini tersebar merata di 34 provinsi dan 448 kabupaten/kota, tidak ada penambahan kabupaten/kota yang baru terinfeksi hari ini.
Berita Terkait
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Minggu, 28 Juni 2020
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Sabtu, 27 Juni 2020
-
Kata LIPI, Tes Spesimen Covid-19 Idealnya Satu Persen dari Populasi
-
Tambah 884 Hari Ini, Total Pasien Sembuh Covid-19 Melesat jadi 21.333 Orang
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Jumat, 26 Juni 2020
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
Terkini
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Perumahan Tangguh Iklim, Kebutuhan Mendesak di Tengah Krisis Bencana Indonesia
-
Beli Cabai dari Petani Aceh, Rano Karno Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman hingga Januari
-
OTT Jaksa Oleh KPK, Komjak Dorong Pembenahan Sistem Pembinaan
-
Pramono Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, 'Anak Kampung' Masih Diberi Kelonggaran
-
Insight Seedbacklink Summit 2026: Marketing Harus Data-Driven, Efisien, dan Kontekstual
-
WALHI Desak Pencabutan Izin Korporasi Pemicu Bencana Ekologis di Lanskap Batang Toru
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD