Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras terkait aturan kampanye Pilkada Serentak 2020. Tito meminta agar kampanye tidak dilakukan dengan mendatangkan massa lebih dari 50 orang.
Peringatan keras yang dilayangkan Tito tersebut disampaikan berdasarkan kondisi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu dikatakan Tito saat menghadiri acara rapat koordinasi kesiapan pemilihan Pilkada Serentak 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu (19/07/2020).
"Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Polpum dan Dirjen Otda sampaikan kepada KPU, tegas, tegas saja. Rapat umum tidak boleh lebih dari 50 orang," kata Tito.
"Kalau ada yang tidak bisa mengendalikan lebih dari 50 orang, Bawaslu langsung satu kali dua kali bila perlu tiga kali tidak bisa mengendalikan, diskualifikasi," tambahnya.
Dalam segi pengamanan terdapat TNI dan Polri yang akan menjaganya. Untuk hal ini, Tito meminta dua instansi tersebut bisa cermat dalam mengamati adanya kerumunan kampanye.
Sebab, menurutnya bisa jadi kerumunan kampanye itu penyusup sebagai trik menjatuhkan lawan politiknya.
"Kecuali itu kalau di susupkan, TNI dan Polri harus paham. Kalau itu disusupkan untuk mengganggu supaya dia kena semprit bisa juga relawan politiknya (yang di) tangkap, ini yang mengganggu itu," ujarnya.
Di sisi lain, Tito juga mengingatkan bahwa aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tegas untuk protokol kesehatannya. Di mana seluruh pendukung calon kepala daerah wajib menggunakan masker, face shield, baju pelindung dan lain-lain.
Terlebih untuk menunjang kreativitas, Tito berharap para peserta Pilkada bisa memanfaatkan masker sebagai alat kampanye.
Baca Juga: Ini Dia Penantang Anak Presiden, Gibran di Pilkada Solo, Dapat 28.629 Suara
"Kalau satu kontestan saja membagi 100 ribu masker saya sudah hitung berarti 54 juta masker, luar biasa. Itu hand sanitizer dia bagi juga misalnya 50 ribu, dibagikan ini, dua alat utama," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Sebut Pembangunan Sleman Kurang Merata, Tokoh Buruh Jogja Maju Pilkada 2020
-
Gibran Putra Jokowi Maju Pilkada 2020, Gus Sahal: Enggak Elok
-
PDIP dan Gerindra Pastikan Usung Pradi-Afifah di Pilkada Depok 2020
-
Selain Gibran, Ini 44 Paslon yang Diusung PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020
-
Dapat Restu Maju Pilwalkot Solo, Gibran: Terima Kasih Ibu Megawati
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi