Suara.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan kampanye kepada warganya yang kelebihan berat badan untuk diet agar tidak mudah tertular virus corona.
Menyadur Time, Selasa (28/7/2020), sebuah makalah kampanye pemerintah Inggris yang diterbitkan Senin (26/7) mengatakan sekarang ada "bukti konsisten" bahwa orang yang kelebihan berat badan memiliki risiko lebih tinggi dirawat di rumah sakit, masuk perawatan intensif, atau sekarat setelah tertular Covid-19 daripada orang yang memiliki berat badan yang dianggap sehat.
Menurut makalah tersebut, sekitar dua pertiga orang dewasa di Inggris kelebihan berat badan, dan setengah dari kelompok itu dianggap obesitas.
Inggris memiliki jumlah kematian tertinggi ketiga di dunia akibat Covid-19 dengan hampir 46.000 kasus kematian pada hari Senin.
"Ketika saya pergi ke ICU, ketika saya sakit keras, saya sangat ... saya sangat kelebihan berat badan," kata Johnson dalam sebuah video yang diposting ke akun Twitter resminya.
"Saya memiliki tinggi sekitar 5 kaki ( sekitar 1,7 meter) dan, Anda tahu, saya terlalu gemuk." ungkapnya.
Johnson juga menambahkan bahwa dia sudah mulai berjalan setiap hari bersama anjingnya sejak pulih dari Covid-19 dan sudah menurunkan berat badannya hingga 14 pon (6,3 kg).
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa mengurangi tingkat obesitas akan membantu mengurangi pengeluaran pada Layanan Kesehatan Nasional (NHS) selama pandemi.
Jika semua orang Inggris yang kelebihan berat badan dapat diet sekitar 5,5 pon (2,4 kg), itu akan menghemat pengeluaran NHS sebesar 135 juta dolar (Rp 1,9 triliun) pada tahun 2025, menurut penelitian NHS.
Baca Juga: Keturunan HB II Minta Inggris Kembalikan Emas dan 4 Berita Top SuaraJogja
Inggris juga melakukan perluasan layanan "manajemen berat badan" NHS, melarang iklan junk food di TV dan online sebelum jam 9 malam, pembatasan tentang bagaimana produk tidak sehat disajikan di toko bahan makanan, dan undang-undang untuk mewajibkan sebuah restoran besar menampilkan jumlah kalori pada hidangan mereka.
"Saya harap, kampanye ini dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan mereka - tidak dengan cara yang terlalu suka memerintah atau memaksa." ujar Boris Johnson.
Komentator di Inggris menyatakan terkejut ketika Perdana Menteri Johnson memperjuangkan kampanye penurunan berat badan nasional.
Sebelum menjadi perdana menteri, Johnson menerbitkan beberapa kolom yang menentang kebijakan terkait kesehatan dari pemerintah sebelumnya dengan alasan bahwa mereka terlalu banyak campur tangan dalam keputusan pribadi seseorang.
Saat mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada Juli 2019, ia mengkritik pajak makanan yang mengandung gula, garam, dan berlemak yang ia sebut sebagai "pajak dosa."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN