Suara.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan kampanye kepada warganya yang kelebihan berat badan untuk diet agar tidak mudah tertular virus corona.
Menyadur Time, Selasa (28/7/2020), sebuah makalah kampanye pemerintah Inggris yang diterbitkan Senin (26/7) mengatakan sekarang ada "bukti konsisten" bahwa orang yang kelebihan berat badan memiliki risiko lebih tinggi dirawat di rumah sakit, masuk perawatan intensif, atau sekarat setelah tertular Covid-19 daripada orang yang memiliki berat badan yang dianggap sehat.
Menurut makalah tersebut, sekitar dua pertiga orang dewasa di Inggris kelebihan berat badan, dan setengah dari kelompok itu dianggap obesitas.
Inggris memiliki jumlah kematian tertinggi ketiga di dunia akibat Covid-19 dengan hampir 46.000 kasus kematian pada hari Senin.
"Ketika saya pergi ke ICU, ketika saya sakit keras, saya sangat ... saya sangat kelebihan berat badan," kata Johnson dalam sebuah video yang diposting ke akun Twitter resminya.
"Saya memiliki tinggi sekitar 5 kaki ( sekitar 1,7 meter) dan, Anda tahu, saya terlalu gemuk." ungkapnya.
Johnson juga menambahkan bahwa dia sudah mulai berjalan setiap hari bersama anjingnya sejak pulih dari Covid-19 dan sudah menurunkan berat badannya hingga 14 pon (6,3 kg).
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa mengurangi tingkat obesitas akan membantu mengurangi pengeluaran pada Layanan Kesehatan Nasional (NHS) selama pandemi.
Jika semua orang Inggris yang kelebihan berat badan dapat diet sekitar 5,5 pon (2,4 kg), itu akan menghemat pengeluaran NHS sebesar 135 juta dolar (Rp 1,9 triliun) pada tahun 2025, menurut penelitian NHS.
Baca Juga: Keturunan HB II Minta Inggris Kembalikan Emas dan 4 Berita Top SuaraJogja
Inggris juga melakukan perluasan layanan "manajemen berat badan" NHS, melarang iklan junk food di TV dan online sebelum jam 9 malam, pembatasan tentang bagaimana produk tidak sehat disajikan di toko bahan makanan, dan undang-undang untuk mewajibkan sebuah restoran besar menampilkan jumlah kalori pada hidangan mereka.
"Saya harap, kampanye ini dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan mereka - tidak dengan cara yang terlalu suka memerintah atau memaksa." ujar Boris Johnson.
Komentator di Inggris menyatakan terkejut ketika Perdana Menteri Johnson memperjuangkan kampanye penurunan berat badan nasional.
Sebelum menjadi perdana menteri, Johnson menerbitkan beberapa kolom yang menentang kebijakan terkait kesehatan dari pemerintah sebelumnya dengan alasan bahwa mereka terlalu banyak campur tangan dalam keputusan pribadi seseorang.
Saat mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada Juli 2019, ia mengkritik pajak makanan yang mengandung gula, garam, dan berlemak yang ia sebut sebagai "pajak dosa."
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi