Buntut POP, Pemerintah Didesak Stop Bermitra dengan Putera Sampoerna

Suara.com - Sejumlah organisasi pendukung upaya pengendalian tembakau di Indonesia mendesak pemerintah membatalkan kemitraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Putera Sampoerna Foundation melalui Program Organisasi Penggerak (POP).

"Kami sangat menyayangkan munculnya Yayasan Putera Sampoerna sebagai salah satu mitra dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," kata Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany dalam keterangan pers, Sabtu (1/8/2020).

Pasalnya, telah menjadi pengetuan umum bahwa Yayasan Putera Sampoerna merupakan lembaga yang terafiliasi industri rokok.

Dari sudut pandang corporate social responsibility (CSR) yang benar, yaitu tanggung jawab atas dampak proses produksi dan produk yang dihasilkan perusahaan, industri rokok masuk ke dalam kategori industri yang berbahaya, kontroversial dan penuh dosa (sinful).

Bersama-sama dengan industri pornografi, judi, minuman keras, dan beberapa yang lain, industri rokok dinyatakan mustahil menjadi industri yang bertanggung jawab sosial. Lantaran perusahaan tidak bertanggung jawab atas dampak konsumsi produknya yang tak hanya merusak kesehatan, melainkan juga membunuh konsumennya, yang berujung penurunan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Dampak produksi dan konsumsi rokok yang lain, bila diperhitungkan dengan benar, semakin membuat industri rokok mustahil dinyatakan bertanggung jawab sosial. Oleh karena itu, berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh industri rokok, baik yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung maupun organisasi yang terafiliasi dengan perusahaan, dinyatakan oleh para pakar sebagai CSR-washing.

"Dengan CSR-washing, perusahaan rokok berusaha untuk tampil sebagai perusahaan yang baik, tanpa bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkannya," terangnya.

Sementara itu Kemendikbud adalah ujung tombak pemerintah yang memiliki peran utama dalam menangani pendidikan di negeri ini. Marwahnya adalah menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, dari pendidikan masyarakat sampai pengelolaan kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam Perpres 72/2019.

Terjaminnya perlindungan dari sisi kesehatan terhadap pelajar dan pelaku pendidikan di Indonesia adalah salah satu hal yang mutlak dalam mewujudkan SDM Unggul. Kesehatan adalah modal utama dalam pembangunan manusia berkualitas, baik mental maupun fisik. Dan tidak ada satu pun yang dapat menggugatnya, yang telah terbukti selama masa pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

Baca Juga: Nadiem Pastikan Tanoto dan Sampoerna Tetap Gabung di Program Penggerak

Selain itu, konsumsi rokok yang diketahui memperburuk infeksi Covid-19 juga merupakan pemicu stunting serta pintu masuk konsumsi narkoba, sehingga berpotensi mengancam masa depan generasi muda dan akhirnya menghambat cita-cita pemerintah untuk mewujudkan SDM Unggul.

Walaupun dampak negatif konsumsi rokok sedemikian berbahayanya, jumlah perokok anak di Indonesia saat ini semakin tinggi; 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018. Ini jauh di atas target penurunan prevalensi perokok anak sebesar 5,4 persen seperti yang dicanangkan di RPJMN sebelumnya.

Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, terutama perokok anak, tidak lepas dari berbagai intervensi industri rokok di berbagai aspek termasuk di dunia pendidikan. Keterlibatan yayasan industri rokok dalam dunia pendidikan adalah upaya menciptakan citra positif di mata pembuat kebijakan dan masyarakat sehingga dampak negatif yang ditimbulkan produknya tersembunyikan.

Berbagai studi telah membuktikan bahwa industri rokok menargetkan anak-anak dalam pemasarannya, maka diharapkan Pemerintah waspada terhadap adanya beragam organisasi yang terafiliasi industri rokok yang menyasar institusi-institusi pendidikan demi membentuk citra baik industri ini. Lalu menyembunyikan produknya yang berdampak buruk, untuk melanggengkan kepentingan bisnisnya.

"Maka dari itu kami mendorong pemerintah menutup setiap peluang yang memberi kesempatan kepada industri rokok untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan," tuturnya.

"Termasuk dengan tidak menempatkan industri rokok sebagai pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, dan menghentikan endorsing (dukungan) terbuka kepada kegiatan-kegiatan CSR-washing industri rokok".