Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 yang masih minim. Ia pun kecewa realisasi penyerapan anggaran stimulus baru 20 persen dari total anggaran sebesar Rp 695 triliun.
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali dari Rp 695 triliun, stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen terealisasi atau Rp 141 triliun. Yang terealisasi masih 20 persen, masih kecil sekali," ujar Jokowi dalan Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (3/8/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan penyerapan anggaran paling besar yakni di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen.
Kemudian penyerapan terbesar kedua di sektor program UMKM sebesar 25 persen.
"Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA nya gede sekali 40 persen. DIPA nya belum ada. DIPA saja belum ada gimana mau realisasi?," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyindir sejumlah kementerian dan lembaga yang belum memiliki sense of crisis.
"Artinya apa di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Oleh sebab itu saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," katanya menambahkan.
Baca Juga: Kampanye Pakai Masker, Jokowi Suruh Istri Mendagri Door to Door ke Warga
Berita Terkait
-
Kampanye Pakai Masker, Jokowi Suruh Istri Mendagri Door to Door ke Warga
-
Jokowi: Angka Kematian Covid-19 RI Lebih Tinggi 0,8 Persen dari Global
-
Jokowi: Masyarakat Khawatir Virus Corona, Saya Tak Tahu Sebabnya Apa
-
Ike Muti Minta Maaf, Gubernur Anies Minta Tak Dilanjutkan ke Jalur Hukum
-
Ike Muti Beberkan Kronologi Ditolak Project Web Series
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO