Suara.com - Sejumlah demonstran menyerbu gedung kementerian Lebanon dan merusak kantor Asosiasi Bank Lebanon dalam unjuk rasa yang berakhir dengan bentrok terkait ledakan besar di Beirut.
Menyadur Channel News Asia, seorang polisi tewas dalam protes yang digelar pada Sabtu (8/8) ini. Sementara, ratusan orang terluka.
Puluhan pengunjuk rasa masuk ke gedung Kementerian Luar Negeri Lebanon dan membakar foto Presiden Michel Aoun. Demostran menyebut pemerintah harus disalahkan atas kekacauan yang terjadi saat ini.
"Kami tinggal di sini. Kami meminta rakyat Lebanon untuk menduduki semua kementerian," ujar seorang demonstran melalui megafon.
Para pengunjuk rasa mengatakan politisi yang menjabat harus mengundurkan diri dan dihukum karena kelalaian yag mereka sebut telah mengakibatkan ledakan pada Selasa (4/8), yang menewaskan 158 orang dan melukai 6.000 lainnya.
Sekitar 10.000 orang berkumpul di Martyrs's Square, beberapa di antaranya melemparkan batu. Polisi menembakkan gas air mata ketika beberapa pengunjuk rasa mencoba menerobos pembatas jalan di gedung parlemen.
Seorang juru bicara mengatakan satu polisi tewas karena terjatuh ke terowongan lift di gedung terdekat setelah dikejar oleh pengunjuk rasa.
Palang Merah Lebanon mengatakan pihaknya telah merawat 117 orang yang terluka di tempat kejadian, sementara 55 lainnya telah dilarikan ke rumah sakit.
Unjuk rasa yang diwarnai gas air mata, petasan, dan lemparan batu ini juga menyebabkan adanya kebaran di kawasan Martyrs Square.
Baca Juga: Presiden Aoun Menolak Investigasi Internasional Ledakan Beirut
Rekaman televisi menunjukkan pengunjuk ras juga masuk ke gedung Kementerian Energi dan Ekonomi Lebanon.
Mereka meneriakkan "rakyat menginginkan jatuhya rezim", mengulangi nyanyian populer dari pemberontakan Musim Semi Arab 2011 silam. Demonstran juga memegang poster bertuliskan, "pergi, kaliam semua pembunuh."
Kedutaan Besar AS di Beirut mengatakan pemerintah AS mendukung hak para demonstran untuk melakukan protes damai dan mendesak semua yag terlibat untuk menghindari kekerasan.
"(Rakyat Lebanon) layak mendapatkan pemimpin yang mendengarkan mereka dan mengubah arah untuk menanggapi tuntutan populer akan transparansi dan akuntabilitas," ujar Kedubes AS melalui twitter.
Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah menggelar pemilihan parlemen dini.
Tragedi pada Selasa (4/8) merupakan ledakan yang terbesar yang pernah terjadi di Beirut. Dua puluh satu orang masih dilaporkan hilang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!