Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, meminta agar ada tambahan anggaran untuk Pilkada 2020. Anggaran tersebut bisa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal itu disebabkan perlunya standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat untuk memenuhi proses Pilkada 2020 seperti alat pelindung diri (APD) khusus Covid-19.
"Saat Covid-19, APD sangat penting digunakan bagi penyelenggara saat pilkada," jelasnya saat vidio conference, Rabu (12/8/2020).
Untuk itu, ia berharap tambahan anggaran tersebut segera cair untuk melancarkan kontestasi Pilkada 2020. Jika tidak ada tambahan dari dana APBN beberapa persiapan untuk Pilkada 2020 akan kurang.
"Iya ini kita melaksanakan Pilkada dalam keadaan pandemi, sementara anggaran sebelumnya belum menghitung kebutuhan saat pilkada," ucapnya.
Menurutnya memang harus segera ada penyesuaian anggaran agar penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa terlaksana dengan aman. Ia menyebut hal itu penting agar warga benar-benar yakin soal keamanan saat mencoblos.
"Persiapan melalui anggaran APBN harus segera dicairkan, agar masyarakat bisa diberi sosialisasi secepatnya," kata dia.
Kontributor : Dafi Yusuf
Baca Juga: Demokrat dan PPP Resmi Koalisi di 23 Daerah Pilkada 2020
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!