Suara.com - Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) mematikan cita-cita reformasi.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengatakan pidato Jokowi menunjukkan niat pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
"Cita-cita reformasi dan mandat rakyat telah mati pada era kepemimpinan Jokowi. Perlawanan pemerintah daerah yang menolak tambang dan perkebunan monokultur di kawasan Pegunungan Meratus telah dimentahkan oleh pemerintah pusat dengan diterbitkannya izin bagi perusahaan," kata Kisworo dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).
Ali Akbar dari Organisasi Lingkungan Kanopi Bengkulu menambahkan, tidak satu pun dalam pidato Jokowi menyebut soal bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam membangun bangsa pada masa krisis pandemi ini.
"Lompatan yang disebut Jokowi telah mengkhianati cita-cita reformasi yakni desentralisasi dengan mengambil alih kewenangan daerah. Jokowi kini mulai menggeser politik demokrasi ke politik transaksional," kata Ali.
Dalam catatan JATAM, pertambangan dan batubaralah yang mengancam kedaulatan pangan sekaligus lingkungan hidup.
Sudah 44 persen daratan kepulauan besar, kecil, pesisir dan pantai dikapling pertambangan termasuk nikel dan batubara.
Survei JATAM di 39 wilayah lingkar pertambangan termasuk batubara menunjukkan, kini kondisi pangan makin rentan. Dalam riset juga ditemukan 20 persen dari 44 juta lahan pertanian sudah dikuasai pertambangan batubara, 1,7 ton beras setara jumlah ekspor beras tiap tahun lenyap karena alih fungsi menjadi kawasan pertambangan batubara.
Pembongkaran nikel juga sudah menguasai 56 pulau kecil dan pesisir, ongkos sosial dan lingkungan hidup yang tak pernah dihitung di balik proyek tambang nikel dan baterai kendaraan listrik.
Baca Juga: Jokowi Sebut Ekonomi Tumbuh Sampai 5 Persen, Demokrat: Butuh Effort Besar
Tambang ini juga menimbalkan perairan laut Maluku Utara dan Morowali sebagai jamban pembuangan tailing.
Pembangunan PLTU batubara di sepanjang pantai utara Jawa sebagai superkoridor ekonomi seperti Kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka akan mampu mengundang investasi, yang terjadi justru sebaliknya membuat sumber ketahanan pangan warga lokal hancur tergusur.
Koalisi LSM Bersihkan Indonesia ini terdiri dari Walhi, JATAM, Greenpeace, dan Kanopi Bengkulu.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait lompatan besar untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebutnya bisa dilakukan pada masa pandemi covid-19.
Kemudian untuk menghadapi ketahanan pangan pada masa krisis, Jokowi berniat mambangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi juga sempat menyinggung kepastian hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menurutnya harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
Berita Terkait
-
Koalisi Sipil Nilai Pidato Jokowi Lips Service, Tak Berpihak Kepada Rakyat
-
Arti Upper Middle Income Country pada Pidato Jokowi, Ini Untung dan Ruginya
-
Rp 549,5 Triliun Anggaran Pendidikan 2021, Jokowi Serukan Reformasi
-
Jokowi Sebut Ekonomi Tumbuh Sampai 5 Persen, Demokrat: Butuh Effort Besar
-
Hits: Sate Kambing Favorit Presiden Jokowi, Menopause di Umur 15 Tahun
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta