Resmikan Jalan Tol Sibanceh, Jokowi: Ini Tol Pertama di Aceh

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 4. Tol tersebut menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (25/8/2020).

Dalam sambutannya, Jokowi menyebut Tol Sibanceh yang memiliki panjang 74,1 KM merupakan tol pertama di Provinsi Aceh.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang mendukung percepatan pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut.

"Jalan tol Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km adalah tol yang pertama di Aceh. Saya ingin mengucap terimakasih kepada gubernur bupati, seluruh masyarakat Aceh, pembebasan lahan di sini adalah yang paling cepat sepanjang yang saya tahu paling cepat," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, pembangunan jalan tol tersebut 86 persen lahannya sudah dibebaskan.

Ia berharap jika percepatan pembebasan lahan yang dilakukan di Provinsi Aceh, bisa diterapkan di provinsi lain.

"Jadi konstruksi bisa mengikuti dengan cepat. Saya kira kalau cara cara di Aceh diterapkan di provinsi lain kecepatan pembangunan tol bisa segera bisa beroperasi penuh," katanya.

Untuk diketahui, Jalan Tol Sibanceh yang digarap Hutama Karya dan Adhi Karya (Persero) Tbk itu ini mulai dibangun pada tahun 2018 yang memiliki total panjang sekitar 74,1 km dengan enam seksi konstruksi. Jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan Jalan Trans Sumatera.

Seksi 1 membentang sepanjang Padang Tiji hingga Seulimeum dengan jarak 24,3 km. Seksi 2 Seulimeum-Jantho sepanjang 7,6 km. Kemudian, Seksi 3 Jantho-Indrapuri sepanjang 16 km, Seksi 4 membentang dari Indrapuri hingga Blang Bintang sepanjang 13,5 km yang hari ini diresmikan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pertama di Aceh

Selanjutnya, Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro sepanjang 7,7 km. Dan, Seksi 6 Kuto Baro-Baitussalam yang membentang sepanjang 5 km.

Pembangunan Jalan Tol Sibanceh membutuhkan investasi Rp 12,944 triliun. Berdasarkan situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas IKPPIP), skema pendanaan ini menggunakan penugasan BUMN.