Suara.com - PKS meluncurkan Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet untuk pelajar dan mahasiswa.
Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal menyebutkan sejatinya gerakan bagi-bagi kuota internet gratis untuk pembelajaran jarak jauh sudah dilakukan anggota DPRD asal PKS dan struktur PKS di daerah.
Mustafa mengatakan gerakan ini diadopsi sebagai gerakan nasional untuk memberikan manfaat besar bagi pelajar dan mahasiswa yang sangat membutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh.
"Ada banyak laporan di daerah ke struktur PKS betapa anak-anak kita pelajar dan teman-teman mahasiswa membutuhkan dukungan kuota bahkan gawai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di satu sisi pelajar dan mahasiswa masih membayar SPP tapi ada kebutuhan tambahan untuk beli kuota dan bahkan gawai," kata Mustafa, hari ini.
Mustafa menjelaskan nantinya kantor-kantor struktur PKS, rumah aspirasi, kantor aspirasi anggota DPR/DPRD dari PKS dan rumah-rumah kader untuk dijadikan spot WiFi gratis dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.
"Termasuk nanti bantuan dalam bentuk kuota untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Kita juga bisa siapkan gawai untuk dipakai secara bergantian atau pemberian gawai bagi yang benar-benar membutuhkan," ujar Mustafa.
Mustafa meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memikirkan jaring pengaman juga untuk pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu.
Ia menyebut betapa mirisnya saat mendengar berbagai kabar anak-anak harus bekerja mencari uang demi membeli kuota internet untuk belajar.
"Kita sedih, prihatin bahkan sampai ada orang tua yang terpaksa melakukan tindak pidana demi mendapatkan gawai dan kuota bagi sang anak sekolah jarak jauh. Ini bukan berita biasa, ini ironi sebagai bangsa. Pemerintah harus memberikan insentif kuota internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa tidak mampu," kata Mustafa.
Baca Juga: Aktif Kembali Jadi Anggota KPU, Evi Novida Ikuti Rapat di DPR
Kode keras
Ketua DPP PKS Bidang Kesra Fahmy Alaydroes menyebut selain membantu para pelajar dan mahasiswa, Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet/WiFi Gratis PKS adalah kode keras terhadap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat.
"Acara Gereget PKS ini adalah kode keras atau semacam memberikan pesan yang bermakna bagi pemerintah. Segera bebaskan pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita dari kesulitan internet," kata Fahmy.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kata dia, untuk pelajar dan mahasiswa di tengah pandemi bisa beragam cara. Tidak hanya pada kuota internet saja.
"Apakah itu kouta, apakah itu jaringan instruktur daerah-daerah terpencil. Atau ketidakmampuan mereka membeli gadget," anggota Komisi X DPR.
Dokter Gamal Albinsaid meminta kepada masyarakat Indonesia khususnya anak muda untuk mengikuti jejak PKS yang berinisiatif berkontribusi di masa pandemi.
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel