Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya menjatuhkan dukungan kepada bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Cagub dan Cawagub Sumbar) Fakhrizal dan Genius.
Keputusan resmi partai tersebut diresmikan jelang detik-detik terakhir waktu pendaftaran pasangan Cagub dan Cawagub yang dimulai pada Jumat (4/9/2020).
Setelah sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB menetapkannya melalui SK baru nomor 4034/DPP/01/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani Ketua Umum PKB Ahmad Muhaimin Iskandar dan Sekertaris Jenderal M Hasanuddin Wahid.
keberadaan SK baru tersebut sekaligus SK nomor 3839/DPP/01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
"Mencabut surat keputusan DPP PKB nomor 3839/DPP/01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan Mulyadi dan Ali Mukhni sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat," tertulis dalam SK tersebut seperti dilansir Klikpositif.com-jaringan Suara.com.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumbar Febby Datuak Bangso mengatakan, alasan pengalihan dukungan kepada pasangan Fakhrizal-Genius Umar lantaran mengikuti suara masyarakat Sumbar.
"Saya dipanggil menghadap DPP PKB untuk mendampingi Fakhrizal-Genius Umar. Kemarin banyak yang menghubungi dari para ulama, ninik mamak dan tokoh masyarakat Sumbar itu agar PKB Istiqomah tetap mendukung Fakhrizal-Genius Umar," katanya saat dihubungi wartawan pada Kamis (3/8/2020).
Dia menambahkan, sebagai petugas partai dirinya berkewajiban mengamankan perintah partai.
"Alhamdulillah SK sudah diserahkan langsung dari DPP oleh Abdul Halim Iskandar yang merupakan Menteri Desa pada pukul 21.00 WIB tadi," ujarnya.
Baca Juga: PDIP Usung Kader Demokrat di Pilgub Sumbar, Begini Harapan Puan Maharani
Menurutnya, dukungan PKB ke Fakhrizal-Genius Umar hal yang ditunggu-tunggu di Sumbar.
Terpisah, bakal calon wakil gubernur Genius Umar mengucapkan terimakasih atas kepercayaan PKB dan berani mencabut dukungan kepada calon lain.
"Kita akan mensosialisasikan, visi dan misi sudah ada sejak mencalonkan independen," katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastian dukungan kepada Mulyadi-Ali Mukhni.
"Kami sebelumnya sudah memastikan bahwa kami tidak bergabung dengan koalisi poros baru," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman pada Rabu (2/9/2020) seperti dilansir Klikpositif.com-jaringan Suara.com.
Ia mengatakan, saat pertemuan koalisi poros baru beberapa lalu, pihaknya hanya menghadiri acara dan tidak bergabung dengan koalisi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?