Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai panitia-panitia ad-hoc yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangani pandemi virus corona covid-19 justru membuat kondisi semakin parah.
Pandu mengatakan seharusnya penanganan pandemi covid-19 ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad-hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Harusnya dipimpin oleh Pak Jokowi langsung tanpa membentuk gugus tugas, komite, itu jauh lebih efektif, jadi problemnya adalah adanya panitia-panitia yang sebenarnya tidak tahu tugasnya atau tidak mempunyai kewenangan yang besar, kalau presiden dan kementerian itu sudah punya sistem," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menyarankan agar Jokowi langsung menginstruksikan Kementerian Kesehatan sebagai sektor yang memimpin penanganan pandemi ini, bukan BNPB sebagai satuan tugas penanganan covid-19.
"Terlepas dari menterinya, sistem di Kementerian Kesehatan sudah jalan, mereka sudah biasa menghadapi wabah pandemi banyak penyakit yang sudah disiapkan, ketika dialihkan ke gugus tugas nah enggak jalan lagi karena gugus tugas tidak punya apa-apa, apalagi BNPB, BNPB kan tidak punya pengalaman dan wewenang," tegasnya.
Nantinya Jokowi bisa menilai kinerja setiap menteri-menterinya menyelamatkan negara dari krisis kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi covid-19.
"Itu pembantu presiden semua, kalau pembantunya tidak bisa kerja atau bermasalah kan presiden punya hak prerogatif untuk menggantikan," ucap Pandu.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas setiap kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19.
"Saya pikir-pikir mungkin karena menteri investasi tidak punya kerjaan, karena tidak ada yang investasi di masa pandemi ini, atau pak presiden tidak percaya pada menteri kesehatan, jadi ini ada problem di pemerintahan, nah anggota DPR bisa mengawasi ini," pungkas Pandu.
Baca Juga: Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal
Diketahui, saat ini Jokowi telah menunjuk sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berita Terkait
-
Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal
-
Jumlah OTG Capai 72 Persen, DIY Desak Kabupaten/Kota Buat Shelter
-
Kasus Corona Indonesia Didominasi Usai Produktif, dari 19 hingga 45 Tahun
-
Tangani Covid-19: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, Orang Meninggal Tak Bisa
-
Gegara Ingin Nginap dengan Selingkuhan, Suami Ngaku Kena Covid-19 ke Istri
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan