Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai panitia-panitia ad-hoc yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangani pandemi virus corona covid-19 justru membuat kondisi semakin parah.
Pandu mengatakan seharusnya penanganan pandemi covid-19 ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara dengan menteri-menteri di kabinetnya, tak perlu panitia ad-hoc semacam Satuan Tugas atau Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Harusnya dipimpin oleh Pak Jokowi langsung tanpa membentuk gugus tugas, komite, itu jauh lebih efektif, jadi problemnya adalah adanya panitia-panitia yang sebenarnya tidak tahu tugasnya atau tidak mempunyai kewenangan yang besar, kalau presiden dan kementerian itu sudah punya sistem," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menyarankan agar Jokowi langsung menginstruksikan Kementerian Kesehatan sebagai sektor yang memimpin penanganan pandemi ini, bukan BNPB sebagai satuan tugas penanganan covid-19.
"Terlepas dari menterinya, sistem di Kementerian Kesehatan sudah jalan, mereka sudah biasa menghadapi wabah pandemi banyak penyakit yang sudah disiapkan, ketika dialihkan ke gugus tugas nah enggak jalan lagi karena gugus tugas tidak punya apa-apa, apalagi BNPB, BNPB kan tidak punya pengalaman dan wewenang," tegasnya.
Nantinya Jokowi bisa menilai kinerja setiap menteri-menterinya menyelamatkan negara dari krisis kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi covid-19.
"Itu pembantu presiden semua, kalau pembantunya tidak bisa kerja atau bermasalah kan presiden punya hak prerogatif untuk menggantikan," ucap Pandu.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bisa menjalankan fungsinya sebagai pengawas setiap kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19.
"Saya pikir-pikir mungkin karena menteri investasi tidak punya kerjaan, karena tidak ada yang investasi di masa pandemi ini, atau pak presiden tidak percaya pada menteri kesehatan, jadi ini ada problem di pemerintahan, nah anggota DPR bisa mengawasi ini," pungkas Pandu.
Baca Juga: Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal
Diketahui, saat ini Jokowi telah menunjuk sejumlah pejabat untuk menangani pandemi mulai dari Kepala BNPB Doni Monardo di Satgas Covid-19, Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk untuk menekan untuk menekan kasus Covid-19 di 9 Provinsi, hingga Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Berita Terkait
-
Terkonfirmasi Covid-19, Kepala Ambulance Gawat Darurat RS AWS Meninggal
-
Jumlah OTG Capai 72 Persen, DIY Desak Kabupaten/Kota Buat Shelter
-
Kasus Corona Indonesia Didominasi Usai Produktif, dari 19 hingga 45 Tahun
-
Tangani Covid-19: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, Orang Meninggal Tak Bisa
-
Gegara Ingin Nginap dengan Selingkuhan, Suami Ngaku Kena Covid-19 ke Istri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK