Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah dengan membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat.

Lembaga ini diproyeksikan mampu mengelola dana hingga Rp500 triliun setiap tahunnya jika dikelola secara terintegrasi dan profesional.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Taklimatnya di acara Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Ia menyebut bahwa pembentukan lembaga ini merupakan inisiasi dari Kementerian Agama guna memperkuat pengelolaan dana keagamaan di tanah air.

"Kalau tidak salah nanti akan dibentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat," ujar Prabowo.

Langkah ini diambil setelah Presiden menerima laporan mengenai besarnya potensi dana yang bersumber dari umat di Indonesia.

Angka Rp500 triliun tersebut mencakup berbagai instrumen dana keumatan yang selama ini dikelola oleh berbagai badan berbeda.

"Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun," tegasnya.

Lembaga ini nantinya akan berperan sebagai wadah integrasi yang melibatkan institusi-institusi kunci seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca Juga: Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan

Dengan penyatuan ini, diharapkan dana umat dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Di lain sisi, Prabowo juga berkomitmen menyediakan infrastruktur kelas dunia.

Ia menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran HI untuk membangun gedung megah setinggi 40 lantai untuk MUI hingga ormas-ormas Islam.

Pembangunan gedung di jantung ibu kota ini juga menjadi jawaban atas aspirasi Menteri Agama terkait keberadaan kantor institusi keagamaan yang selama ini kurang representatif.