Suara.com - Selama ini, pemerintah Indonesia menghadapi dilema karena dihadapkan pada dua masalah sulit di tengah upaya menangani pandemi Covid-19: mendahulukan penanganan kesehatan atau ekonomi.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance Berly Martawardaya membandingkan Presiden Ghana Nana Akufo Addo dan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah Nana Akufo Addo dinilai lebih cepat ketimbang Jokowi.
Menurut Berly, Nana Akufo Addo mendahulukan sektor kesehatan ketimbang ekonomi.
"Presiden Ghana dan Presiden Indonesia sudah sepakat keselamatan nyawa lebih penting, walaupun Ghana lebih cepat bulan Maret. Pak Jokowi ngomongnya September kemarin," kata Berly dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Menurut Berly seharusnya sejak awal, Jokowi memprioritaskan penanganan aspek kesehatan daripada ekonomi. Sebab, kata dia, ekonomi bisa dibangkitkan kembali melalui berbagai pendekatan, tapi kalau manusia meninggal dunia tidak ada yang bisa menghidupkan lagi.
"Ekonomi bisa dibangkitkan kembali, ada stimulus fiskal, moneter, kredit murah, BLT (bantuan langsung tunai) segala macam bisa didorong lagi. Sementara, kalau sudah meninggal ya tidak bisa, belum sampai ilmu pengetahuan ke sana," kata Berly.
Tetapi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama pentingnya dan harus sama-sama berjalan.
"Kita tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka," kata Sri Mulyani, Rabu (16/9/2020).
Pemerintah, kata Sri Mulyani, memiliki tanggungjawab untuk menjaga kedua aspek agar seimbang.
Baca Juga: Suplemen Rhea Health Tone Sudah Terdaftar di BPOM Sejak April 2020
"Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan mungkin berbeda dengan kalau di film-film kita menghadapi pilihan itu gampang," katanya.
"Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini," Sri Mulyani menambahkan.
Berita Terkait
-
Divonis Bebas, Amsal Sitepu Apresiasi Dukungan Pejuang Ekonomi Kreatif
-
Rismon Bandingkan Diri dengan Einstein: 'Ilmuwan Saja Bisa Revisi, Kenapa Saya Dicap Pembelot?'
-
Tak Bisa Hadir Jadi Saksi Kasus Ijazah Jokowi, Aiman Witjaksono Utus Tim Legal Temui Penyidik Polda
-
Setelah Karni Ilyas, Kini Giliran Aiman Witjaksono Dipanggil Polisi Soal Ijazah Palsu Jokowi
-
Bank itu Riba? Memahami Prinsip Islam di Buku Ekonomi Moneter Syariah
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
RI Masuk 3 Besar Dunia Peminat Aset Kripto Riil, OSL Rilis 'Tabungan' Emas Digital
-
Pasar Semen Domestik Lesu, SMGR Putar Otak Jualan ke Luar Negeri
-
Dilema Selat Hormuz: DEN Minta Warga Tenang, Stok BBM Nasional Masih Terjaga
-
Impor Mobil Pikap Tembus Rp 975,5 Miliar di Januari-Februari 2026, Buat Kopdes Merah Putih?
-
Data BPS Ungkap Emas Deflasi di Maret 2026 Usai Inflasi 30 Bulan Beruntun
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Petani Tebu Blora, Siap Fasilitasi Penyaluran ke PG di Jawa Tengah
-
82 Orang Diperiksa dalam Kasus PT DSI, Ada Dude Herlino dan Alyssa Soebandono
-
Mudik Lebaran 2026: Penggunaan SPKLU PLN Melonjak 4 Kali Lipat
-
Pengusaha Soroti Risiko Ekonomi di Balik Imbauan WFH dan Pembatasan BBM Subsidi
-
Neraca Perdagangan RI Surplus 2,23 Miliar USD di Januari-Februari 2026, Naik 70 Bulan Beruntun