Suara.com - Selama ini, pemerintah Indonesia menghadapi dilema karena dihadapkan pada dua masalah sulit di tengah upaya menangani pandemi Covid-19: mendahulukan penanganan kesehatan atau ekonomi.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance Berly Martawardaya membandingkan Presiden Ghana Nana Akufo Addo dan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah Nana Akufo Addo dinilai lebih cepat ketimbang Jokowi.
Menurut Berly, Nana Akufo Addo mendahulukan sektor kesehatan ketimbang ekonomi.
"Presiden Ghana dan Presiden Indonesia sudah sepakat keselamatan nyawa lebih penting, walaupun Ghana lebih cepat bulan Maret. Pak Jokowi ngomongnya September kemarin," kata Berly dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Menurut Berly seharusnya sejak awal, Jokowi memprioritaskan penanganan aspek kesehatan daripada ekonomi. Sebab, kata dia, ekonomi bisa dibangkitkan kembali melalui berbagai pendekatan, tapi kalau manusia meninggal dunia tidak ada yang bisa menghidupkan lagi.
"Ekonomi bisa dibangkitkan kembali, ada stimulus fiskal, moneter, kredit murah, BLT (bantuan langsung tunai) segala macam bisa didorong lagi. Sementara, kalau sudah meninggal ya tidak bisa, belum sampai ilmu pengetahuan ke sana," kata Berly.
Tetapi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama pentingnya dan harus sama-sama berjalan.
"Kita tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka," kata Sri Mulyani, Rabu (16/9/2020).
Pemerintah, kata Sri Mulyani, memiliki tanggungjawab untuk menjaga kedua aspek agar seimbang.
Baca Juga: Suplemen Rhea Health Tone Sudah Terdaftar di BPOM Sejak April 2020
"Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan mungkin berbeda dengan kalau di film-film kita menghadapi pilihan itu gampang," katanya.
"Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini," Sri Mulyani menambahkan.
Berita Terkait
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
KPK Tahan 5 Pengusaha yang Diduga Suap Eks Bupati Situbondo Karna Suswandi, Ini Nama-namanya
-
Rupiah Senin Sore Perkasa, Didorong Keyakinan Mayarakat Soal Prospek Ekonomi RI
-
YES 2025 Siap Jadi Ruang Anak Muda Bersuara untuk Ekonomi Indonesia yang Hijau dan Inklusif
-
Roy Suryo Cs Jadi Tersangka Ijazah Palsu Jokowi, Penuhi Panggilan Polisi Kamis Ini?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
Pendapatan Negara Seret, Bahlil Pertimbangkan Segera Buka Lagi Freeport
-
Sebut Bukan Urusannya! Menkeu Purbaya Lempar Bola Panas Redenominasi ke Bank Sentral
-
Revitalisasi Terminal 1C Rampung, Kapasitas Bandara Soetta Bertambah 96 Juta Orang
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
8 Ide Usaha Modal Rp 500 Ribu Paling Kreatif untuk Pemula dan Pelajar
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
-
Bos Pertamina Sebut Negosiasi Shell dan Vivo Soal Pembelian BBM Murni Masih Jalan
-
Bos Pertamina Telah Cek 560 SPBU Jatim, Hasilnya Diklaim Nggak Ada Masalah
-
Asabri Perluas Layanan Klaim Dana Pensiun Jadi 1.900 Titik
-
TKI Jadi Incaran Para Penipu Online, Dana Rp 7,1 Triliun Hilang