Suara.com - Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Zubairi Djoerban mengungkapkan, hingga saat ini jumlah tes Covid-19 di Indonesia masih sangat minim, padahal pemerintah menyatakan anggarannya masih banyak. Menurutnya tes corona yang masif hanya di DKI Jakarta, sedangkan provinsi lain masih jauh dari standar yang ditetapkan badan kesehatan dunia alias WHO.
"Tes kita masih sangat amat kurang sekali, banyak provinsi yang tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah) nya, di provinsi yang lain masih amat kurang" kata Zubairi dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Dia menyinggung penyataan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang beralasan jumlah tes tidak maksimal karena reagen habis dan jumlah tenaga medis pemeriksa spesimen di laboratorium terbatas.
"Saya baca di media misalnya Gubernur Jawa Tengah alasannya kok naif sekali, karena reagensianya habis, lah kan kata Pak Airlangga (Menko Perekonomian) duitnya banyak bangat kok gak bisa beli reagensia," ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, jika memang jumlah tenaga pemeriksa spesimen di laboratorium terbatas, semestinya pemerintah segera merekrut tenaga baru untuk bekerja di akhir pekan. Pasalnya pemerintah mengklaim dananya ada.
"Kedua (alasannya) karena hari sabtu dan hari minggu kan tutup jadi tidak bisa memenuhi target, kan ya tinggal angkat orang di hari sabtu dan minggu. Kan uangnya sekali lagi ada, pegawai untuk tes ini bisa dari analis yang diberi pelatihan, artinya tenaga untuk tes polymerase chain reaction atau PCR dan ambil sampel itu banyak dan ada di mana-mana tinggal direkrut," imbuhnya.
Untuk diketahui, jumlah rata-rata tes corona Indonesia berdasarkan data www.worldometers.info/coronavirus berada di posisi ke 162 dari 215 negara.
Pemerintah baru melakukan pemeriksaan sebanyak 2.796.924 spesimen dari 1.652.324 orang (1 orang bisa tes lebih dari 1 spesimen), ini artinya Indonesia baru bisa melakukan pemeriksaan 10.203 tes per 1 juta penduduk dari total 274.140.070 penduduk.
Sementara dalam laporan yang dirilis WHO pada Rabu (8/7/2020), positivity rate di Jateng berkisar 13 persen dengan rasio tes yang rendah yakni hanya 0,17 tes tiap 1.000 penduduk pada 29 Juni 2020 hingga 5 Juli 2020.
Baca Juga: Tes Corona RI Minim, IDI: Pak Airlangga Duitnya Banyak, Kok Gak Bisa Beli?
Rasio tes Covid-19 di Jateng ini kalah jauh dibandingkan DKI Jakarta yakni 1 tes per 1.000 penduduk setiap pekan.
Berita Terkait
-
Siswa SD Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Rocky Gerung: Ada yang Salah Kebijakan Pemerintah
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?
-
Prabowo Peringatkan Skenario 'Kiamat' Perang Dunia III, Picu 'Nuclear Winter' Puluhan Tahun
-
Prabowo Gagas Program 'Gentengisasi': Atap Indonesia Pakai Genteng, KMP Merah Putih Jadi Motornya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!